Ada empat prinsip penting integritas pemilu: kesetaraan kontestasi, perluasan partisipasi, deliberasi yang bebas dengan informasi benar, dan adjudikasi yang menjamin kepastian hukum, tata kelola aturan yang adil, dan kesempatan bersengketa.
Pemilu 2024 belum memenuhi semuanya. Kontestasi dirusak pengabaian syarat administrasi dan manipulasi aturan. Partisipasi perempuan terhambar PKPU 10/2023. Deliberasi dan pengawasan melemah akibat data yang tertutup, bahkan untuk Bawaslu. Sementara adjudikasi gagal karena aturan-aturan sisipan.
Apakah ini akan berulang? Tidak, bila kita fokus pada dua agenda pemilu terdekat. Pertama, Revisi UU Pemilu harus dikawal dengan kewajiban keterbukaan data untuk memaksimalkan pengawasan masyarakat. Kedua, seleksi KPU dan Bawaslu harus dijaga agar menjamin imparsialitas penyelenggara pemilu, melepaskannya dari kepentingan politik praktis agar melahirkan penyelenggara yang profesional.
Bila kedua usulan tersebut diabaikan, kaset lama integritas pemilu akan berputar kembali, dan warga yang menanggung ongkosnya lima tahun ke depan. Karenanya, warga perlu mengawal agenda-agenda pemilu ke depan untuk menjamin integritas pemilu yang kuat.
*) Kahfi Adlan Hafiz, Program Manager di Yayasan Perludem
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
