Bahkan, lanjut Made Hendra, kasus ini tak akan terjadi jika Hari Sabarno tidak mengenalkan Hengky pada sejumlah kepala daerah sebagai rekanan Depdagri. Cara seperti itu, menurut majelis hakim makin menguatkan beban psikologis kepala daerah untuk tidak membeli alat damkar selain yang dijual PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara, milik terdakwa.
Perbuatan Hari Sabarno, menurut majelis tidak sepatutnya dilakukan karena bertentangan dengan jabatan sebagai Mendagri. “Apalagi dalam pengadaan damkar menimbulkan kerugian negara,” imbuh Made Hendra.
Akhirnya, pengadaan damkar terjadi pada 2002-2005 pada 22 daerah. Perusahaan milik Hengky menjual alat damkar pada periode tersebut mencapai 208 unit, terdiri dari 200 unit damkar merek Tohatsu tipe V80ASM dan delapan unit damkar tipe Morita ME5.
Untuk 208 unit, negara atau daerah mengeluarkan Rp227,128 miliar. Padahal, berdasarkan perhitungan BPKP untuk unit tersebut harusnya negara mengeluarkan Rp141,050 miliar. Jadi, ada selisih lebih dari Rp86 miliar,” papar hakim Hendra Yospin.
Kerugian tersebut bertambah, karena Hengky mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk enam unit alat damkar dari Depdagri sebesar Rp10,948 miliar. “Sehingga total kerugian negara mencapai Rp97,026 miliar,” papar Hendra Yospin.
Tetapi, dalam proses penyidikan korupsi damkar hingga penuntutan sejumlah terdakwa telah disita uang dan beberapa alat damkar. Jadi, kewajiban uang pengganti bagi Hengky mencapai Rp82,6 miliar masih dikurangi nilai jual 20 unit damkar Morita ME5 dan sembilan unit Tohatsu V80ASM.
Apabila setelah sebulan keputusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), terdakwa tidak membayar, maka harta Hengky disita untuk dilelang. “Apabila masih kurang, maka hukuman ditambah tiga tahun,” ungkap hakim Maryana.
