Perlakuan istimewa di awal, hadiah buruk diterima kemudian. Begitulah kalimat yang pantas untuk menggambarkan keadaan Hengky Samuel Daud, Direktur Utama sekaligus pemilik PT Istana Sarana Raya. Perusahaan rekanan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran di 22 daerah di Indonesia.
Saat jaya, berbekal radiogram Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri Oentarto Sindung Mawardi, Hengky dapat menaklukan sejumlah pejabat daerah. Mereka tak kuasa menolak perusahaan milik Hengky menjadi pemenang pengadaan damkar dengan metode penunjukkan langsung.
Namun, tim penuntut umum berpendapat beda. Apa yang dilakukan Hengky dinilai melibas aturan yang ada sehingga merugikan negara. Akibatnya, saat memperingati hari jadi ke 55, Kamis (14/1), penuntut umum memberikan ‘hadiah’ yaitu menuntut Hengky hukuman 10 tahun penjara.
“Serta denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan,” ungkap ketua tim penuntut umum Rudi Margono membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (14/1).
Penuntut umum menuntut Hengky dengan dakwaan kesatu primair pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Saat menguraikan fakta, penuntut umum langsung melompat pada September 2002, saat Hengky menemui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri kala itu, Oentarto Mawardi. Hengky lalu meminta Oentarto, yang perkaranya sudah diputus Pengadilan Tipikor untuk perkara serupa, membuat sandi berupa radiogram.
