Oentarto lalu menyetujui dan membuat radiogram bernomor 027/1496/OTDA/2002 tertanggal 13 Desember 2002. Kepala daerah dalam radiogram tersebut diingatkan untuk segera menyediakan alat damkar. Hengky menurut penuntut umum aktif mengatur isi surat yang disetujui Oentarto.
Bahkan, tercetak pula lampiran spesifikasi damkar apa yang harus dibeli pemerintah daerah bersama radiogram tersebut. Spesifikasi alat damkar yang tercantum dalam radiogram itu ternyata hanya dimiliki perusahaan milik Hengky.
Kemudian, radiogram plus lampiran tersebut terkirim ke seluruh daerah. “Dan, surat tersebut juga dibawa Hengky untuk menemui sejumlah kepala daerah agar memilih perusahaan terdakwa sebagai rekanan,” imbuh jaksa KMS Roni.
Karena itu, pengadaan alat damkar di 22 daerah langsung menunjuk PT Istana Sarana Raya, PT Satal Nusantara. “Kesemuanya terafiliasi dengan Hengky,” kata KMS Roni lagi.
Perbuatan tersebut, ujar KMS Roni melabrak Keppres No 18 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah. Sekaligus melahirkan persaingan usaha tidak sehat karena menjadi pemenang dalam proyek tersebut tanpa proses semestinya serta ada unsur kedekatan dengan Depdagri. “Tidak sehat karena harga tidak dinegosiasikan lebih dahulu bahkan digelembungkan,” kata Jaksa Ketut Sumedana.
Kerugian negara
Perbuatan terdakwa, menurut penuntut umum, berdasarkan perhitungan BPKP, merugikan negara sebesar Rp86,078 miliar. Ditambah Rp10,948 miliar kerugian negara karena tidak membayar bea masuk untuk impor delapan unit damkar. Surat permohonan pembebasan bea masuk diteken Dirjen Otda Oentarto yang menyatakan barang tersebut diimpor oleh negara sehingga bebas biaya.
Tetapi, delapan unit damkar tersebut oleh Hengky dijual lagi untuk pengadaan damkar di beberapa daerah. Hal ini menurut Ketut Sumedana, menguraikan pendapat ahli dari Ditjen Bea dan Cukai Depkeu Budi Situmorang, barang yang diimpor negara tak dapat dijual. Cara curang Hengky itu menurut ahli melanggar UU No 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan.
