Sehingga total kerugian negara dari dua hal itu mencapai Rp97,026 miliar. Namun, penuntut umum masih berbaik hati. Yaitu mengurangkan uang pengganti dengan hasil rampasan serta pengembalian uang dari beberapa terdakwa maupun pejabat daerah yang kecipratan rejeki dari Hengky sebesar Rp14,370 miliar.
“Sehingga, kewajiban uang pengganti bagi terdakwa sebesar Rp82,646 miliar dikurangi lagi dengan hasil lelang 20 unit damkar tipe ME-5 dan sembilan unit damkar tipe V80ASM,” jelas jaksa Hadiyanto.
Suap
Tak cukup dengan dakwaan kesatu sebagai dasar tuntutan penuntut umum. Hengky dinilai terbukti melakukan perbuatan seperti dakwaan kedua primair pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor. Yaitu memberikan uang pada pejabat daerah maupun pejabat Depdagri untuk meloloskan niatnya.
Pemberian uang pada Oentarto karena pejabat Depdagri itu membuat radiogram dan surat pembebasan bea masuk. Sedangkan pemberian uang pada pejabat daerah karena mereka mengurus dokumen agar perusahaan milik Hengky ditunjuk langsung sebagai penyedia damkar.
Menanggapi tuntutan tersebut, Hengky meminta waktu 30 hari untuk membuat pembelaan. Namun ketua majelis hakim Maryana mengatakan, “Kalau 30 hari tidak lazim, tapi seminggu tidak manusiawi, jadi kami beri dua pekan, atau pada Kamis, 28 Januari 2010,” tuturnya.
