Berdasarkan pemantauan selama ini, MaPPI FHUI menilai akuntabilitas badan peradilan masih kurang dan masih banyak pungutan liar. Orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas bagus enggan untuk bergabung. Alhasil, lambat laun, persepsi masyarakat terhadap pengadilan tetap kurang baik. Bandingkan, misalnya, dengan KPK, yang dipersepsikan bagus karena orang-orang yang masuk ke dalamnya berintegritas.
(Baca juga: Kisah Hakim Ad Hoc yang Juga Minim Fasilitas).
Dio menyarankan dilakukan assement terhadap para hakim ad hoc, dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses rekrutmen mereka. Assessment itu dilakukan bersama Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan pembentuk undang-undang. “Sehingga, dapat ditentukan apakah hakim ad hoc masih diperlukan, dan jika masih apakah hakim ad hoc dalam membuat pertimbangan dalam putusannya memiliki peranan yang sangat penting, dan apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki rekrutmen hakim ad hoc agar tercipta hakim ad hoc yang berkualitas,” ujarnya.
Juru Bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi mengatakan bahwa dalam rangka pembenahan perlu diperhatikan secara serius proses rekrutmen dan pengawasan terhadap hakim ad hoc Tipikor. Penting dilakukan cek integritas dengan mendalami rekam jejak calon. Faktor ini harus menjadi fokus dan prioritas dalam proses seleksi. “Perlu kerjasama lembaga antara MA, KY, KPK dan teman-teman pengiat anti korupsi. Dan, perlu pengawasan terhadap setiap perkara korupsi. Tidak hanya proses sidangnya tetapi juga soal kegiatan-kegiatan hakim diluar kegiatan dinasnya.,” sarannya.
