Hasil Pemeriksaan MA dan KY Bertolak Belakang
Putusan Bebas Adelin Lis

Hasil Pemeriksaan MA dan KY Bertolak Belakang

MA menyatakan tidak ada pelanggaran, KY sebaliknya. Anggota Komisi III menyarankan KY mengumumkan hasi pemeriksaannya ke publik.

Rzk
Bacaan 2 Menit

 

Sementara itu, Wakil Ketua MA bidang Yudisial Mariana Sutadi menyiratkan bahwa MA akan tetap berpedoman pada hasil pemeriksaan PT Medan. Menanggapi rencana KY yang akan meneruskan hasil pemeriksaan mereka ke pimpinan MA, Marianna berujar, Saya kira tidak menjadi yurisdiksi (KY, red.), oleh karena ada putusan MK bahwa untuk sementara waktu pengawasan oleh KY dapat dilakukan setelah ada perbaikan undang-undang.

 

Ditemui dalam acara yang sama, Anggota Komisi III Benny K. Harman mengaku tidak heran atas hasil pemeriksaan MA. Pasalnya, MA memang selalu berupaya melindungi korps hakim. Apalagi, lanjut Benny, biasanya hakim-hakim di daerah memiliki jaringan di MA untuk membela kepentingan mereka. MA biar bagaimana pun pasti membela anak buahnya, ujarnya.

 

Untuk itu, dia berharap KY tidak ragu mengumumkan hasil pemeriksaannya karena produk KY relatif lebih dipercaya masyarakat. Dengan diumumkan secara luas, Benny yakin MA akan mendapat tekanan dari publik yang selama ini mengidam-idamkan perbaikan peradilan. Adanya Putusan MK yang ‘memandulkan' fungsi pengawasan KY, menurut Benny, jangan dijadikan hambatan bagi KY untuk menjalankan fungsi yang sudah digariskan Konstitusi.

 

Buka-bukaan

Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Hasril Hertanto menantang kedua institusi, MA maupun KY untuk buka-bukaan hasil pemeriksaan mereka. Pasalnya, masyarakat berkepentingan mengetahui apakah benar ada sesuatu di balik putusan bebas Adelin Lis. Untuk MA, dengan mengumumkan secara transparan hasil pemeriksaan maka dengan sendiri akan mematahkan pandangan miring yang selama ini ada bahwa MA cenderung melindungi korps hakim.

 

Publik perlu mengetahui apakah proses pemeriksaan dilakukan secara objektif, fair dan akuntabel, dan sekaligus membuktikan bahwa tidak benar hakim daerah mempunyai channel di MA, sambungnya.

 

Begitu pula dengan KY. Meskipun putusan MK telah melumpuhkan fungsi pengawasan mereka, tetapi KY harus menunjukkan bahwa mereka konsisten menjalankan fungsi menjaga keluhuran dan martabat hakim sebagaimana diamanatkan Konstitusi.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info