Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad. "Jadi, ini bukan surat panggilan," katanya sambil menunjukan surat undangan KPK, Senin (9/2).
Dalam undangan tersebut, KPK meminta Hasto mengklarifikasi pernyataannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR pada 4 Februari 2015. Ketika itu, Hasto menegaskan bahwa Abraham pernah beberapa kali melakukan pertemuan dengan petinggi PDIP menjelang Pilpres 2014.
Hasto bahkan menyatakan Abraham sempat memberikan janji untuk membantu penanganan kasus politisi PDIP Emir Moeis sebagai "barter" pencalonannya sebagai calon Wakil Presiden pendamping Joko Widodo. Oleh karena itu, Hasto bersedia memberikan klarifikasi dan bukti-bukti kepada KPK.
"Tentu saja, saya datang karena ini langkah terobosan bagi KPK. Saya akan memberikan dukungan yang sepenuhnya terhadap upaya ini. Percayalah, saya akan memberikan klartifikasi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, selengkap-lengkapnya dengan disertai bukti-bukti. Ada foto dan saksi hidup," ujarnya.
Menurut Hasto, bukti-bukti yang ia berikan sudah memenuhi persyaratan untuk membentuk Komite Etik pimpinan KPK. Ia mengaku keterangan dan bukti-bukti itu bukan untuk memperlemah KPK, melainkan untuk memperkuat KPK dalam melaksanakan tugas berat pemberantasan korupsi.
Pasalnya, Hasto mengungkapkan, publik tidak dapat menutup mata atas perilaku menyimpang Abraham. Ia memastikan apa yang ia sampaikan adalah kebenaran. Ia pun sedari awal sudah menyadari bahwa pertemuan Abraham dengan petinggi PDIP melanggar kode etik pimpinan KPK.
"Untuk itu saya datang dan memberikan klarifikasi. Bagi kami, (pertemuan dengan Abraham) tidak melanggar kode etik kami (selaku politisi) karena inisiatif bukan datang dari kami. Selain itu, undang-undang kan mengatur pelanggaran kode etik itu untuk pimpinan KPK," tuturnya.
















