Pasal 24 ayat (3) UU Kejaksaan menyatakan Jaksa Agung Muda dapat diangkat dari luar lingkungan kejaksaan dengan syarat mempunyai keahlian tertentu. Selanjutnya pada bagian penjelasan disebutkan bahwa pada dasarnya jabatan Jaksa Agung Muda adalah jabatan karier. Ketentuan dalam ayat ini memberikan kemungkinan pengangkatan seorang Jaksa Agung Muda dari luar lingkungan kejaksaan. Sifatnya sangat selektif dan berdasarkan kebutuhan serta pejabat tersebut mempunyai keahlian tertentu yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.
Jamwas non-karir
Apa yang disampaikan Hendarman terbilang galak untuk orang yang baru saja menjabat. Terlebih lagi pernyataan ini keluar dari orang dalam yang telah malang-melintang di profesi Kejaksaan selama 28 tahun. Dengan latar belakang seperti itu, layak dipertanyakan apakah Hendarman akan mampu bersikap galak mengingat Kejaksaan seperti halnya Mahkamah Agung memiliki budaya organiasasi yang ewuh-pakewuh.
Ketua Harian MaPPI Hasril Hertanto mencoba optimis terhadap Hendarman. Menurut pemantauan MaPPI, Hendarman memiliki catatan karir yang cukup bersih yang dapat dijadikan modal untuk membersihkan lingkungan Kejaksaan. Apalagi, Hendarman selama dua tahun, yakni pada periode 2002-2004 sempat menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan (Sesjamwas).
Sayangnya, tutur Hasril, ketika itu Hendarman yang berada dibawah Achmad Lopa sebagai Jamwas tidak bisa berbuat banyak. Mudah-mudahan dia tidak berubah, karena dari kapasitas pribadi seharusnya Hendarman bisa melakukan sesuatu (dalam hal pengawasan, red.), ujarnya.
Namun begitu, kapasitas pribadi dan catatan karir yang bersih saja tidak cukup. Menurut Hasril, harus dipahami bahwa Hendarman sebagai Jaksa Agung konsentrasi dan energinya akan terbagi untuk berbagai masalah. Dengan kondisi ini, maka dapat dipastikan Hendarman akan sulit mengurusi masalah pengawasan secara langsung. Oleh karenanya, peran krusial akan lebih banyak dimainkan oleh pejabat teknis yang terkait, yakni Jamwas dan Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin).
Hendarman perlu mempertimbangkan merekrut orang luar untuk jabatan Jamwas dan Jambin, usulnya. Menurut Hasril, keberadaan orang luar atau non-karir akan sangat membantu Hendarman memutus rantai ewuh-pakewuh yang selama ini ditenggarai terjadi di lingkungan Kejaksaan.
Revisi MoU
Diluar itu, Hasril juga mengharapkan Hendarman dapat menata ulang hubungan antara Kejaksaan dengan KK dalam konteks pengawasan. Konkretnya, Hendarman harus segera merevisi nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) sebagai landasan hukum hubungan antara kedua lembaga tersebut. Menurut Hasril, MoU itu harus diperbaiki karena dinilai telah menumpulkan taji KK sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak.
