Menariknya, usulan yang digagas Hasril justru dimentahkan oleh KK sendiri. Dihubungi via telepon (11/5), Sekretaris KK Ali Zaidan mengatakan kesepakatan yang tertuang dalam MoU sudah dirasa cukup memperjelas mekanisme kerja antara Kejaksaan dan KK. MoU tersebut dipandang mampu memperinci ketentuan-ketentuan dalam Perpres No. 80 Tahun 2005 yang bersifat umum. Salah satunya berkaitan dengan kewenangan KK untuk mengambil-alih penanganan laporan masyarakat.
Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sinergi dan penyamaan visi antar kedua lembaga sehingga perbaikan kinerja Kejaksaan yang dicita-citakan bersama terwujud, kata Zaidan yang mengaku optimis dengan Jaksa Agung yang baru.
