Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memuat tiga kategori peran penyertaan dalam tindak pidana, yakni yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam replik yang dibacakan 19 Juni lalu menegaskan bahwa peran Herman adalah sebagai yang turut serta melakukan. Menurut JPU, baik Herman maupun Djemi memiliki peran aktif sehingga tanpa peran salah satu dari mereka, maka tindak pidana yang didakwakan tidak akan terwujud.
Berbeda dengan Firman, penasihat hukum terdakwa lainnya Alamsyah Hanafiah mempersoalkan pidana denda yang diputuskan oleh majelis. Pidana tersebut dipandang tidak logis karena faktanya Herman tidak pernah menerima uang Rp10 juta yang diserahkan Walter kepada Djemi.
Itu bukan uang negara, tetapi kenapa diberikan hukuman denda untuk dibayar kepada negara Rp200 juta. Di situ lah keberatan kami, kata Alamsyah.
Jabatan hakim
Vonis yang diterima Herman ternyata menyisakan permasalahan terkait status kepegawaiannya sebagai hakim. Ketua PN Jaksel Andi Samsan Nganro ditemui seusai persidangan mengatakan Herman masih menyandang jabatan hakim hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk sementara ini memang masih menunggu (proses hukum, red.), imbuhnya.
Pada persidangan sebelumnya penasihat hukum Herman sempat mempersoalkan hal ini. Berdasarkan keterangan mereka, Herman tidak lagi menerima tunjangan sebagai hakim sejak ia ditangkap pada bulan Januari 2006. Penasihat hukum Herman kemudian menyurati Komisi Nasional (Komnas) HAM untuk meminta perlindungan. Surat tersebut kemudian diteruskan ke Mahkamah Agung (MA) yang hingga kini belum memberikan tanggapan.
Apabila kita mengacu pada UU No. 8/2004 tentang Perubahan atas UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum, seorang hakim yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Namun, apabila putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka hakim yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Ketua MA.
Pasal 22 1. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. |
Berdasarkan Pasal 18 PP No. 26/1991 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara serta Hak-Hak Hakim Agung dan Hakim yang Dikenakan Pemberhentian, hakim yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak memperoleh tunjangan jabatan.
