Selain itu, Indonesia juga bukan negara yang memiliki iklim investasi yang kondusif. Ia mengaku, sering mendengar banyak keluhan yang disampaikan oleh pelaku usaha dalam negeri maupun manca negara terkait dengan hal ini. Sebab, masih banyak persoalan di Indonesia yang berkaitan dengan pungutan liar, korupsi, buruh yang kerap mogok, bahkan tidak adanya kepastian hukum.
Hikmahanto mengkritisi jika Indonesia menjadi pasar besar namun persoalan investasi itu tak kunjung selesai maka Indonesia harus siap dengan konsekuensinya. Hikmahanto memproyeksikan, bisa saja negara-negara Asia Tenggara lebih memilih untuk berinvestasi di negara lain. Artinya, tidak ada korelasi pasar besar yang dijanjikan dengan Indonesia dengan pembukaan lapangan pekerjaan di negeri ini.
“Tentu ini tidak menguntungkan bagi Indonesia yang memiliki angkatan kerja yang besar dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya,” tandasnya.
Hikmahanto mengatakan, ketika salah satu negara ASEAN seperti Indonesia menjanjikan pasar besar namun iklim investasinya belum kondusif, maka produksi barang bisa dilakukan di negara lain. Ia menuturkan bahwa pengusaha akan lebih memilih menghadapi tarif 5% disbanding dengan serentetan persoalan investasi. Sebab, ketidakpastian hukum, pungutan liar, bahkan pemogokan buruh, akan menimbulkan biaya yang lebih besar lagi.
“Bila MEA dipaksakan untuk diberlakukan sesuai jadwal, maka hampir dipastikan Indonesia tak akan diuntungkan,” pungkasnya.
