HNW Ajak Teladani Kerukunan di Antara Para Pendiri Bangsa
Pojok MPR-RI

HNW Ajak Teladani Kerukunan di Antara Para Pendiri Bangsa

Patut dikaji kembali penurunan presidential threshold supaya kandidat yang muncul lebih dari dua pasang untuk menghindari terjadinya politik belah bambu.

Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Seminar Nasional Sosialisasi Kerukunan Antara Umat Beragama. Foto: Istimewa.
Seminar Nasional Sosialisasi Kerukunan Antara Umat Beragama. Foto: Istimewa.

JAKARTA - Kerukunan antara umat beragama sudah menjadi komitmen bersama di antara Bapak dan Ibu Pendiri Bangsa. Mereka bukan hanya membahas, tapi sudah mempraktekkan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan politik dan kenegaraan.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional "Sosialisasi Kerukunan Antara Umat Beragama Dalam Bingkai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kerjasama MPR-RI, Majelis Ulama Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, di Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu (6/11/2021).

Menurut Hidayat, salah satu bukti adanya kerukunuan antarumat beragama di antara para pendiri  bangsa terjadi pada proses  penyusunan Pancasila, baik di BPUPKI, Panitia Sembilan maupun PPKI.   Puncaknya  kelompok religius dan nasionalis bersepakat dalam menentukan sila-sila Pancasila.

"Penghilangan tujuh kata dalam Piagam Jakarta  adalah  bukti bahwa  kelompok Islam mau mendengar dan berempati terhadap  tuntutan kelompok Indonesia bagian timur. Keihklasan menghilangkan tujuh kata tersebut juga bermakna bahwa kerukunan antara umat beragama sudah tercipta dan dipraktekkan  dengan baik. Kalau bukan karena ingin  mempertahankan kerukunan,  masing- masing kelompok pasti lebih  mengutamakan  egoisme serta kepentingannya sendiri-sendiri," kata Hidayat.

Ada tiga narasumber yang menyampaikan makalahnya pada acara tersebut. Yaitu, Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, M. Si (Rektor UMJ), Dr. KH. Yusnar Yusuf (Ketua MUI Bidang Kerukunan Antar umat Beragama), serta


Selain dalam penyusunan teks Pancasila, kerukunan antarumat beragama, kata Hidayat Nur Wahid, juga mendasari  penyusunan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena di dalam pembukaan, selain ada teks Pancasila, juga terdapat cita-cita yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Karena itu pembukaan UUD NRI 1945 harga mati dan  tidak bisa diubah lagi. Sebab, di sana terdapat teks Pancasila dan cita-cita Indonesia Merdeka. Mengubah cita-cita kemerdekaan, berarti mengubah NKRI," kata HNW, panggilan akrab Hidayat Nur Wahid.

Sependapat dengan Hidayat, pada makalahnya, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia,   Pdt. Gomar Gultom M. Th, mengatakan, kerukunan antarumat beragama terbentuk dengan sendiri, bukan dipaksakan ataupun direkayasa. Dan itu terjadi secara alamiah.

"Proses dialektika dan keputusan menetapkan Pancasila adalah bukti bahwa kerukunan antarumat beragama sudah ada sejak dahulu, dan itu tumbuh di seluruh wilayah Indonesia," kata Gomar Gultom.

Di masa kini, kata Gomar Gultom, kerukunan antarumat beragama makin mudah ditemukan. Misalnya, saat umat Nasrani merayakan hari rayanya, banyak ibu-ibu membantu kesibukan di geraja. Banyak di antara mereka yang  mengenakan hijab, dan itu pasti bukan umat Nasrani.

Narasumber berikutnya, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, M.Si,  mengingatkan praktek politik di Indonesia berpotensi merusak kerukunan antarumat beragama, seperti saat Pilkada Jakarta yang dilanjutkan dengan  pilpres.

"Prabowo dan Joko Widodo mampu merepresentasikan dirinya sebagai wakil dari dua kelompok  umat beragama yang saling berhadapan. Ini terjadi karena presidential threshold yang mencapai 20% sehingga kandidat yang muncul hanya ada dua pasang, dan itu menyebabkan belah bambu. Karena itu, patut dikaji kembali, agar presidential threshold diturunkan, supaya kandidat yang muncul lebih dari dua pasang, untuk  menghindari terjadinya politik belah bambu," kata Ma'mun Murod.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info