Bekerja di perusahaan migas berskala internasional mungkin menggiurkan bagi sebagian orang, karena biasanya kesejahteraan pekerjanya lebih baik dibanding mereka yang bekerja di perusahaan lokal. Namun hal itu tampaknya tak berlaku bagi Sofyan dan delapan pekerja outsourcing lainnya yang bekerja dan ditempatkan sebagai supir di Chevron Pacific Indonesia. Pasalnya, Sofyan dkk merasa hubungan kerja yang mereka jalani selama ini terkesan tidak jelas. Alhasil, Sofyan dkk terhambat untuk mendapatkan haknya ketika diputuskan hubungan kerjanya. Salah satunya tidak mendapat pesangon.
Kuasa hukum pekerja dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan Sofyan dkk telah bekerja di Chevron Pacific Indonesia selama sepuluh tahun. Walau sudah lama bekerja, namun Sofyan dkk dipekerjakan lewat perusahaan outsourcing secara berpindah-pindah. Timboel menjelaskan, pada April 2008 Chevron Pacific Indonesia menandatangani perjanjian dengan perusahaan outsourcing PT Serasi Auto Raya.
Dalam perjanjian itu, lanjut Timboel, pada intinya PT Serasi Auto Raya menyediakan jasa pengemudi untuk ditempatkan di Chevron Pacific Indonesia. Untuk memenuhi permintaan itu, PT Serasi Auto Raya lalu menunjuk PT Daya Mitra Serasi dan PT Serasi Transportasi Nusantara. Menurut Timboel, dua perusahaan yang ditunjuk itu adalah anak perusahaan PT Serasi Auto Raya yang memegang merk dagang TRAC.
Sofyan dkk menandatangani perjanjian kerja bukan dengan PT Serasi Auto Raya sebagai perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Chevron Pacific Indonesia, tapi dengan PT Daya Mitra Serasi dan PT Serasi Transportasi Nusantara secara bergantian. Misalnya, pada perjanjian kerja pertama dan kedua Sofyan dkk menandatangani kontrak kerja dengan PT Daya Mitra Serasi. Lalu pada perjanjian ketiga dilakukan dengan PT Serasi Transportasi Nusantara. Parahnya lagi, Timboel menandaskan, sebagian besar pekerja tidak mendapatkan salinan perjanjian kerja.
Menurut Timboel, PT Daya Mitra Serasi dan PT Serasi Transportasi Nusantara tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjalin hubungan kerja dengan Sofyan dkk untuk ditempatkan di Chevron. Pasalnya, yang menjalin perjanjian kerjasama adalah Chevron dengan PT Serasi Auto Raya.
Atas dasar itu, Timboel berpendapat mestinya kontrak kerja Sofyan dkk dilakukan dengan PT Serasi Auto Raya, bukan dialihkan ke perusahaan lainnya. ”Semakin disamarkan hubungan kerjanya, bukan dengan perusahaan penerima pekerjaan langsung. Pekerjaan outsourcing berlapis,” kata Timboel kepada hukumonline di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta, Senin (29/10).
Kemudian, di pertengahan tahun 2011, Sofyan dkk di-PHK karena dinilai masuk masa pensiun. Sayangnya, Sofyan dkk tak mendapatkan hak mereka berupa pesangon. Langkah yang dilakukan PT Serasi Auto Raya mengalihkan perjanjian kerja Sofyan dkk ke perusahaan lainnya menurut Timboel untuk menghindari Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Tentu saja bagi Timboel hal itu melanggar peraturan ketenagakerjaan dan atas pelanggaran itu maka status Sofyan dkk bukan lagi pekerja outsourcingnamun pekerja tetap.
