Tanpa harus menyebut kasus-kasus mana yang terjadi, bahkan menjadi perhatian publik belakangan ini, saya yakin para pembaca paham dan sepakat bahwa aspek hukum, etika, dan moral pejabat publik dan keluarganya merupakan hal yang tidak steril dari perhatian, bahkan kepentingan publik. Saya yakin banyak diantara kita yang sepakat bahwa perilaku pejabat pubik beserta keluarganya tidak bisa tidak harus masuk ke ranah “kepentingan publik” (public interest). Dengan kata lain, tidak bisa dimaklumi adanya pemisahan tegas sebagai perilaku (urusan) privat/individunya semata dengan urusan publik.
Teori Relasi Sosial (Timbal Balik dalam Masyarakat)
Barangkali teori dasar yang dipakai untuk menjelaskan hal ini secara sederhana adalah teori “Relasi Sosial”. Georg Simmel seorang sosiolog terkenal di abad XIX yang mengenalkan teori ini, Menurutnya, masyarakat itu harus dipandang lebih daripada sebagai suatu kumpulan individu, masyarakat itu adalah operasionalisasi dari konsep timbal balik antar individu. Dengan menyandar pada teori ini seorang pejabat publik yang dipilih oleh rakyat sudah barang tentu memiliki timbal balik berupa komitmen politik kepada rakyat sebagaimana telah dia janjikan saat kampanye.
Sebagai seorang pejabat yang mendapatkan gaji beserta seluruh fasilitas dan privilege yang melekat padanya yang dibiayai dengan uang rakyat (baca APBN), maka mereka harus bisa mempertanggungjawabkannya “timbal balik” dari segala fasilitas yang melekat padanya. Bagaimana dengan pejabat publik karier, yang tidak dipilih, tapi diangkat? Sepanjang mereka tetap mendapatkan gaji dan fasilitas yang dibiayai APBN dan memiliki kewenangan (otoritas publik), sama saja. Timbal balik mereka kepada rakyat tetap melekat, sekecil atau sebesar apapun berbanding lurus dengan kewenangan, fasilitas, dan privilege yang mereka miliki, bahkan harusnya secara moral malah lebih besar.
Baca Juga:
- Polemik Fasilitas Jet Pribadi, Memahami Gratifikasi Terselubung dalam UU Tipikor
- Penggunaan Fasilitas Jet Pribadi, Potensi Dugaan Kaesang Menyalahgunakan Kewenangan
- Tanggung Jawab In-House dalam Bisnis Hulu Migas, Perlukah Amicus Curiae?
Norma Hukum yang Mengatur Perilaku Individu Pemimpin Pemerintahan
Pasal 7 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikandalam masa jabatannya oleh Majelis PermusyawaratanRakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabilaterbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”
Dalam Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang belum lama ini diuji materil oleh MK (yang kontroversial) tahun lalu, dinyatakan syarat-syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden antara lain:
d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
