b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tidak hanya itu, pihak yang terlibat juga dapat dikenakan pasal lain dalam peraturan yang berlaku, seperti pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan terhadap anggotanya atau orang lain.
Meski negara menjamin kebebasan setiap orang dalam menganut agama, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh hak asasi orang lain. Pembatasan dilakukan oleh negara dalam masyarakat yang demokratis diterapkan melalui hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, dan untuk melindungi hak dan juga kebebasan orang lain.
Pembatasan diberlakukan juga untuk mengatur benturan hak-hak, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak dan kebebasan yang lainnya, karena itu kebebasan harus mempunyai pembatasan demi menghormati hak dan reputasi orang lain atau melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral.
Penetapan Presiden RI No.1 Tahun 1965 juga mengatur tentang sanksi pidana dan mekanisme penerapannya terhadap aliran sesat yang telah mengarah pada tindak pidana penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama.
Sedangkan KUHP mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap keberadaan aliran sesat yang telah mengarah pada tindak pidana penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama.
Namun, tidak semua aliran sesat merupakan penodaan agama, aliran sesat dapat mengarah kepada penodaan agama apabila menggunakan dalil agama. Hal ini disebabkan karena ada lairan yang dikatakan sesat, namun tidak berkiblat kepada agama. Selama tidak menyandarkan kepada agama, maka aliran sesat tersebut belum tentu dapat dikatakan melakukan penodaan agama.
















