Hukum Pidana Terus Berkembang, Sinkronisasi Substansi Sangat Diperlukan
Utama

Hukum Pidana Terus Berkembang, Sinkronisasi Substansi Sangat Diperlukan

Tantangannya bukan hanya pada pengaturan norma di level teknis penegak hukum dan lembaga lintas-sektor, tetapi juga implementasinya.

Muhammad Yasin
Bacaan 3 Menit
(kiri ke kanan): Nefa Claudia Meliala, Gusti Muhammad Andre, Reni Handriana, Eka Juarsa, dan Aris Hardinanto.  Sumber foto flyer: Criminal Law Insitute/MYS.
(kiri ke kanan): Nefa Claudia Meliala, Gusti Muhammad Andre, Reni Handriana, Eka Juarsa, dan Aris Hardinanto. Sumber foto flyer: Criminal Law Insitute/MYS.

Hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama ditandai oleh terbit dan berlakunya KUHP Nasional, KUHAP baru, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan dalam ketiga undang-undang ini menyinggung dan berimplikasi pada sejumlah perundang-undangan lain, baik karena mengubah dan mencabut ketentuan lama, maupun karena perubahan paradigmanya.

Meskipun terjadi perubahan norma dan paradigma, sinkronisasi substansi tetap diperlukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, atau diterapkan sebagaimana diharapkan para pembentuk. Untuk melihat bagaimana kebutuhan sinkronisasi substansi itu, Criminal Law Institute (CLI) menghadirkan diskusi perkembangan hukum pidana, mulai dari pengaturan KUHP mengenai living law hingga pengaturan tentang cyber law.

Sinkronisasi substansi dibutuhkan baik dalam hukum pidana material maupun hukum pidana formal (hukum acara). Ambil contoh keadilan restoratif. Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) telah disebut dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang hukum, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan merupakan bagian dari rencana kerja pemerintahan.

Baca juga:

Dosen Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Nefa Claudia Meliala, mengajukan tiga pertanyaan pokok terkait masalah ini. Pertama, apakah perundang-undangan yang ada saat ini sejalan dengan nilai-nilai RJ sebagai model keadilan. Kedua, apakah peraturan perundang-undangan yang ada sinkron dalam penegakan. Ketiga, apakah penerapan RJ terbatas untuk tindak pidana tertentu, atau dapat diperluas.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Nefa, ternyata peraturan tentang RJ di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar RJ sebagai model keadilan. Juga belum konsisten (sinkron/terpadu) mengatur RJ dalam kaitannya dengan penegakan hukum secara substansial.

Menurut Nefa, sinkronisasi ketentuan KUHAP dan peraturan teknis yang diterbitkan lembaga-lembaga hukum itu penting. Ia berharap, peraturan yang diterbitkan tentang RJ memenuhi kriteria RJ sebagai model keadilan.

“Semoga keadilan restoratif tidak disimplifikasi sebatas penyelesaian sengketa yang berujung pada perdamaian dan penghentian perkara belaka dengan alasan pragmatis,” paparnya dalam diskusi yang berlangsung, Sabtu (19/9).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info