Ke depan, kita membutuhkan sistem yang mampu mengukur keberhasilan penegakan hukum secara lebih utuh. Bukan hanya conviction rate, tetapi juga recovery rate, seberapa besar hak masyarakat dan kekayaan negara yang berhasil dipulihkan. Ukuran itu tentu tidak sederhana. Pemulihan aset harus tunduk pada hukum, proses peradilan yang adil, hak pihak yang berkepentingan, serta prinsip kepastian dan proporsionalitas. Negara tidak boleh mengambil jalan pintas hanya karena mengejar angka pemulihan. Tetapi negara juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengejar kembali hak publik yang secara sah harus dikembalikan.
Pada akhirnya, hukum bukan sekadar alat untuk membuat seseorang menerima hukuman. Hukum adalah instrumen negara untuk menjaga keteraturan, menghadirkan keadilan, melindungi hak, sekaligus memastikan kekayaan yang menjadi milik publik tidak menjauh dari kepentingan rakyat.
Hukum memang harus tegak. Tetapi ketika yang hilang adalah uang dan kekayaan negara, tegaknya hukum harus diikuti pulangnya hak rakyat. Sebab, negara tidak cukup hanya memenangkan perkara; negara harus memenangkan kembali kepentingan rakyat.
Di situlah hukum menemukan makna terdalamnya, tidak sekadar menghukum yang bersalah, tetapi juga memastikan keadilan benar-benar hadir dan kekayaan negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi.
*) Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
















