Melalui AIlex, para pengguna bisa menanyakan isu hukum atau aturan perundang-undangan yang diinginkan. Hanya butuh waktu sekitar 20 detik (tergantung jaringan internet), jawaban yang dicari pun langsung tersedia.
"Kalau di pertanyaan AI lain, mereka mengambil sumber dari mana-mana yang belum tentu update. Misal contoh Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu sudah berapa kali mengalami pengujian dan bagaimana hasilnya, semua itu selalu kami update di database kami," jelas Fathan.
Komisioner LPSK Sri Suparyati menerima buah tangan dari Editor in Chief Hukumonline, Fathan Qorib. Foto: AJI
"Bolehkah saksi dan korban dipecat dari pekerjaannya setelah memberikan keterangan di pengadilan?" tanya Komisioner LPSK, Sri Suparyati, saat mencoba langsung program AIlex.
Hasilnya pun sangat memuaskan karena jawaban yang diberikan oleh AIlex sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisioner LPSK setidaknya mencoba bertanya sebanyak tiga kali kepada AIlex terkait masalah hukum perlindungan saksi dan korban, dan jawaban yang diberikan dinilai sangat akurat.
Komisioner LPSK, Sri Suparyati, menyambut baik rencana kerja sama ini. Sebenarnya, sudah ada dua kali rencana pertemuan dengan Hukumonline untuk membahas kerja sama tersebut, namun rencana itu baru bisa terealisasi hari ini.
Sri juga sudah mengetahui informasi bahwa sejumlah lembaga telah melakukan kerja sama dengan Hukumonline terkait penggunaan AIlex. Oleh karena itu, LPSK sendiri cukup tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai rencana kerja sama ini.
"Ternyata setelah dua kali penundaan, baru sekarang bisa terlaksana. Jadi ya tidak apa-apa, setidaknya saya sempat melihat langsung AIlex ini. Karena di beberapa tempat sudah dipakai ya, kayak LBH Jakarta atau LBH lainnya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau LPSK juga mulai mengenal seperti apa program ini. Mungkin setelah ini bisa dilanjutkan saja pembahasan yang lebih jauh," terang Sri Suparyati.
Selain Sri, dalam pertemuan kali ini hadir pula sejumlah Komisioner LPSK lainnya, yaitu Sri Nurherwati, Wawan Fahrudin, dan Antonius Prijadi Soesilo Wibowo. Di samping para komisioner, beberapa pejabat struktural LPSK juga turut menghadiri pertemuan tersebut.
