“Sebetulnya sudah mulai banyak muncul kasus yang berhubungan dengan constitutional complaint, meski sebenarnya kita belum punya aturan menguji itu,” kata Arief.
Meski begitu, selama ini MK tetap memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang sebenarnya mirip perkara constitutional complaint melalui pintu judicial review. Misalnya, saat pengujian undang-undang, pihaknya mencoba membuka sedikit (ruang) dengan melihat bobot legal standing, kerugian konstitusional warga negara (pemohon). Sebab, kalau legal standing-nya tidak ada yang ditolak.
“Terlepas pengujian undang-undang ini dikabulkan atau ditolak, itu masalah lain,” tandasnya.
Karena itu, dalam beberapa waktu ke depan, MK Indonesia akan menjadi tuan dalam Simposium Internasional MK se-Asia dan lembaga sejenis yang mengangkat tema “Contitutional Complaint”. “Dari simposium ini kita bisa melihat bagaimana praktik constitutional complaint di negara lain, seperti MK Perancis, Rusia, Jerman, Austria, dan lain-lain,” harapnya.
Menurutnya, dalam sebuah negara demokrasi, umumnya MK bisa menangani perkara constitutional complaint. “Dalam sebuah negara demokrasi konstitusional umumnya memberikan ini (constitutional complaint, red) kepada MK.”
Sebagai catatan, sejak MK berdiri hingga saat ini tren perkara constitutional complaint melalui pengujian UU memang semakin meningkat, setelah sebelumnya pemohonnya menempuh berbagai upaya hukum lain. Namun, MK tetap menyatakan menolak atau tidak menerima jenis permohonan ini karena konstitusi dan UU MK sendiri tak mengatur kewenangan itu.
Makanya, isu constitutional complaint bakal menjadi tema besar dalam pertemuan Asosiasi MK se-Asia dan lembaga sejenis di Jakarta yang rencananya digelar pada 14-16 Agustus 2015 mendatang. Dari pertemuan ini, MK Indonesia bisa banyak belajar dari negara lain yang telah memiliki pengalaman praktik cukup lama dalam melaksanakan kewenangan ini. Seperti, MK Afrika, MK, MK Jerman, MK Rusia, MK Austria. Ke depan, diharapkan MK Indonesia bisa lebih optimal melindungi hak konstitusional warga negara.
