Indonesia adalah negara yang luas dengan berbagai identitas warga negara di setiap jengkalnya. Identitas yang dimiliki warga negara memiliki fungsi fundamental yang menentukan askes mereka terhadap hak dan infrastruktur tertentu. Sayangnya, belum semua masyarakat Indonesia identitasnya telah tercatat secara hukum.
Identitas yang bukti pencatatan sipilnya dikeluarkan melalui akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau dokumen lainnya disebut sebagai identitas hukum. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Aria Suyudi, menyatakan bahwa komitmen Indonesia untuk menyediakan identitas hukum kepada seluruh masyarakat pada tahun 2030 sangatlah penting.
“Dalam praktik yang sebenar-benarnya, identitas hukum adalah jalan bagi seorang individu untuk mencapai sebuah hubungan dengan negara dan hukum itu sendiri,” ujarnya pada acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dengan tema "Legal Identity in the Sustainable Development Goals", Rabu (8/7).
Baca Juga:
Konsep identitas hukum bukan merupakan sesuatu yang abstrak. Hal ini mengingat Indonesia masih berupaya untuk menutup ketimpangan registrasi, terutama bagi Masyarakat Adat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan anak-anak yang lahir di luar sistem kesehatan formal.
Dalam konteks global, World Bank mencatat sebanyak 350 juta hingga 1 miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki bukti identitas hukum. Associate Professor in Macquarie University, Australia, Christoph Sperfeldt, menjelaskan bahwa ini berarti orang-orang tersebut tidak dapat membuktikan identitas mereka secara hukum kepada negara.
Pencatatan identitas secara hukum merupakan aspek penting dalam hidup bernegara karena mempengaruhi akses seseorang terhadap edukasi, pelayanan kesehatan, pelayanan bank, serta hak-hak sosial dan politik lainnya.
“Identitas hukum dan kemampuan untuk membuktikan diri kita di hadapan negara bukan semata isu hukum, melainkan juga isu pembangunan,” ucapnya.
















