Begitupula dengan pengamalan sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Baginya, bila semua rakyat Indonesia mampu mengamalkan lima sila dalam Pancasila, kehidupan berbangsa dan bernegara bakal tenteram. Apalagi, Pancasila yang dibangun para pendiri bangsa sudah disepakati secara final sebagai pedoman dan sumber dari segala sumber hukum.
Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan menjadi wajar bila terdapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap muatan materi draf RUU HIP yang berada di DPR. Termasuk penolakan dari organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain telah final, Pancasila sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al Qur’an.
“Jadi tidak perlu diberi tafsir baru lagi, apalagi dimaknai dalam Trisila dan Ekasila,” tegasnya.
La Nyalla menegaskan, DPD bersepakat membentuk tim kerja dalam rangka menelaah lebih dalam dan komprehensif terhadap RUU HIP. Nantinya, sambung La Nyalla, DPD bakal memberikan sikap secara kelembagaan, khususnya secara keseluruhan materi muatan RUU HIP. “Apakah RUU HIP harus disederhanakan hanya sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saja atau memang tak perlu ada?”
Sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) mengeluarkan pernyataan menolak ikut membahas RUU HIP bila meneruskan tahapan. Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan fraksinya meminta pimpinan DPR agar menghentikan pembahasan dan mencabut dari daftar Prolegnas. “Fraksi PAN dengan ini menyatakan dengan tegas menolak untuk ikut membahas RUU HIP,” tegasnya.
Menurut Anggota Komisi IX ini, fraksi partainya telah memberi catatan khusus terhadap RUU HIP. Pertama, mulai soal tidak masuknya TAP MPRS XVV/1966 sebagai konsiderans. Hal ini menjadi persoalan penting dan polemik. Kedua, telah mendengar dan mengkaji mendalam aspirasi masyarakat. Kesimpulannya, kata Saleh, melanjutkan pembahasan RUU HIP bakal banyak mendatangkan mudharat dibandingkan manfaat.
Ketiga, menghargai keputusan pemerintah yang meminta penundaan pembahasan adalah penolakan secara halus untuk tidak terlibat dalam pembahasan. Bila pemerintah tidak terlibat, tentu RUU HIP tersebut otomatis tidak bisa dilanjutkan. Sebab, kelahiran suatu UU haruslah didasarkan atas persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.
Keempat, Pancasila yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi final dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karenanya, Pancasila terbukti mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa. Sebab itulah, penafsiran terhadap Pancasila dalam bentuk UU sudah tidak diperlukan lagi.
Kelima, upaya mensosialisasikan dan memasyarakatkan Pancasila telah banyak dilakukan MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Upaya-upaya tersebut perlu semakin ditingkatkan dengan melibatkan banyak komponen masyarakat lain. “Termasuk perguruan tinggi, sekolah, ormas, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat lain,” katanya.
