Indonesia memang salah satu negara di Asia yang memiliki wilayah cukup luas. Mungkin gara-gara terlalu luas, pembangunan di sejumlah daerah di Indonesia tidak merata. Imbasnya, kesejateraan masyarakat yang daerahnya belum tersentuh oleh pembangunan, cukup memprihatinkan. Padahal, di sejumlah daerah yang belum tersentuh pembangunan itu, bisa jadi memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa untuk digarap. Inilah yang sedang dilakoni pemerintah pusat.
Pemerintah tengah melirik Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, daerah ujung Timur Indonesia yang masih didominasi hutan dan ladang pertanian. Merauke ditargetkan sebagai kawasan food estate. Food Estate merupakan salah satu bentuk perencanaan ruang untuk sektor strategis yang diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan nilai tambah produksi dari sektor pertanian untuk memayungi pengembangan pertanian skala luas.
Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengungkapkan, saat ini sekitar 1,5 juta hektar lahan tersedia untuk food estate. Pernyataan Hidaya itu disampaikan usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/2). Dikatakan Hidayat, saat ini pemerintah sedang membuat master plan analisis dampak lingkungan dan memperhatikan kawasan hutan lindung.
Tidak hanya masalah food estate, pemerintah juga akan melakukan pembangunan infrastruktur di Papua dengan skema Public Private Partnership (PPP). Dengan skema ini, pemerintah akan mengundang swasta untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal pembangunan infrastruktur. “Hal ini yang nomor satu dilakukan, di situ (Merauke, red) infrastrukturnya belum memadai, tetapi potensi lahannya luar biasa untuk investasi di bidang pangan,” tutur Hidayat.
Masih menurut Hidayat, jika infrastruktur di Merauke diperbaiki, maka sektor industri pasti akan masuk. Saat ini, lanjutnya, ada tiga infrastruktur utama yang harus segera diadakan di Kabupaten Merauke. Yakni, pengembangan jalan utama, pembangunan pembangkit listrik (powerplan), dan pembangunan pelabuhan yang berfungsi untuk keluar masuknya barang.
Memang, butuh investasi yang sangat besar untuk mengadakan ketiga infrastruktur tersebut. Jika pemerintah hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur Merauke melalui APBN dan APBD, tindakan ini tidak akan terwujud. Untuk itulah pemerintah mengundang investor asing dengan menggunakan skim PPP ini. Investor asing, sambung Hidayat, akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi. Salah satunya adalah dengan pemberian kompensasi fiskal dalam kurun waktu tertentu. Bahkan, para investor asing tersebut bisa diberikan konsesi lahan pertanian dan perkebunan.
Penggunaan skim PPP ini sesungguhnya bukanlah hal yang baru. PPP sudah diterapkan dan berhasil dilakukan dibeberapa negara seperti China, Vietnam, dan Korea. Hidayat juga menilai penerapan PPP ini merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan pemerintah. Hidayat mencontohkan, jika pemerintah memberikan fasilitas fiskal 5-10 tahun kepada investor, di sisi lain bisnis di kawasan Merauke akan tumbuh, otomatis lahan pekerjaan juga tersedia.
Konflik Baru
Namun, rencana pemerintah untuk memberikan insentif berupa lahan pertanian dan perkebunan kepada investor asing, ditentang oleh Imparsial, LSM penggiat masalah HAM. Poengky Indarti, Direktur Eksternal Imparsial menolak ide konsesi lahan yang diberikan kepada investor. Dari pesan singkat yang diterima hukumonline, Poengky menilai ide konsesi lahan adalah ide buruk dan tidak bijaksana.
Menurutnya, lahan di Papua adalah milik komunal atau suku di Papua. Tindakan pemerintah ini merupakan perampokan dan perampasan hak atas tanah yang dimiliki indigenous Papua. Dampaknya, hanya akan menciptakan konflik baru dan memiskinkan rakyat Papua.
Poengky juga meminta agar pemerintah belajar dari kesalahan masa lalu, bahwa perampokan tanah rakyat akan berdampak fatal. Manfaat yang diperoleh dari investasi tersebut juga dinilai tidak menjamin peningkatan kemakmuran rakyat. “Jika pemerintah tetap nekat menerapkan kebijakan sepihak yang merugikan rakyat, jangan heran kalau Papua lebih bergejolak.”
Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Poengky menyarankan pemerintah untuk melibatkan wakil-wakil rakyat Papua yang lebih mengetahui masalah Papua, misalnya Kelompok Dewan Adat dan Majelis Rakyat Papua. Selain itu, Poengky menilai pembangunan tanpa melibatkan masyarakat Papua, pasti akan gagal. “Sudah saatnya pemerintah menghentikan arogansi dan belajar dari kesalahan masa lalu, pemerintah pakai alasan pembangunan, tapi saya curiga hal itu untuk kepentingan pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri,” tandanya.
