Cara kita memandang pentingnya tim ekonomi dalam kabinet Gus Dur sekaligus menunjukkan pandangan enteng kita terhadap rekonstruksi tatanan sosial masyarakat terutama di daerah-daerah yang penuh dengan konflik sosial, usaha penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta urgensi pendekatan dan sosialisasi ide-ide desentralisasi juga merupakan sikap "ignorance masal" .
Kita sama sekali tidak mau belajar dari kesalahan Orde Baru yang mementingkan statistik ekonomi dan pembangunan dibandingkan dengan aspek "polsosbudkum". Kita mengulangi sikap "ignorance" Orde Baru. Kita sedang menunggu dengan sadar akibat apa yang akan terjadi dengan sikap itu seperti sikap orang yang dengan sadar menyakiti dirinya sendiri.
Kalaulah kita di Jakarta dan kota-kota besar di Jawa bisa merasakan penderitaan rakyat Aceh yang coba digambarkan melalui Alia-nya Ratna Sarumpaet, penderitaan 700.000 pengungsi di seluruh Indonesia di tanah airnya sendiri, hancurnya infra struktur dan sistem pendidikan, kehilangan anggota keluarga dari saudara-saudara kita di Ambon, pemiskinan lahir batin saudara-saudara kita di Irian Jaya dan daerah-daerah terpencil lain, serta penderitaan pencari keadilan di seluruh pelosok tanah air yang ditindas puluhan tahun karena tidak adanya supremasi hukum. Kemuanya itu sebagai penderitaan kita pribadi dan kerabat terdekat. Mungkin masih ada waktu dan kesempatan bagi kita. Dari lingkaran terkecil masyarakat madani sampai mereka yang berada di puncak kekuasaan, untuk memutar-balik sikap "ignorance" kita tadi menjadi uluran tangan dengan nurani yang bersih untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini