Menurutnya hal itu perlu dilakukan karena media mengudara menggunakan frekuensi publik. Mengingat frekuensi yang digunakan itu menjadi wilayah umum, maka publik harus terlindungi dari berbagai produk berbahaya. KPI juga akan mengusulkan agar iklan rokok di media dilarang. Apalagi, Ezki kerap melihat iklan rokok cenderung membodohi masyarakat.
Misalnya, kegiatan merokok dikaitkan dengan gotong royong, muda, heroik dan lainnya. Tak hanya itu, Ezki menyebut KPI beberapa waktu lalu memanggil sebuah stasiun televisi yang mengiklankan produk rokok yang dikemas dalam kegiatan CSR. “Kami menilai (program,-red) apapun yang menjadi turunan dari produsen rokok perlu dilarang dalam penyiaran,” tuturnya.
Sejalan dengan itu Ezki menegaskan, sudah saatnya Indonesia melarang iklan rokok di media. Apalagi, hal tersebut telah dilakukan negara-negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia dan Filipina. Untungnya, Ezki melihat ada sinyal baik dari DPR karena sepaham dengan KPI dalam rangka melarang iklan rokok di televisi dan radio. Ia berharap revisi UU Penyiaran dapat berjalan mulus seperti harapan. “Rokok itu barang berbahaya dan tidak boleh ada di ruang publik,” tukasnya.
Soal sanksi, Ezki melanjutkan, dalam revisi UU Penyiaran, KPI mengusulkan agar dijatuhi hukuman denda bagi pihak yang melanggar aturan. Ia menuturkan besaran denda itu masih dibahas bersama DPR. Tapi, jika mengacu jumlah yang termaktub dalam UU Penyiaran yang berlaku sekarang, denda itu mencapai Rp10 miliar. Namun, yang jadi persoalan, UU Penyiaran tidak menegaskan siapa pihak yang berhak mengeksekusi denda tersebut. Atas dasar itu dalam revisi, akan ditegaskan siapa lembaga yang berwenang melakukan eksekusi.
