Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK 10/2026). Regulasi ini diundangkan pada 6 Juli 2026 dan langsung mulai berlaku. Isinya sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan perdagangan karbon dengan regulasi terbaru pemerintah.
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah mengatakan penerbitan aturan ini merupakan bentuk dukungan OJK terhadap agenda pemerintah dalam pengembangan instrumen nilai ekonomi karbon.
“Penerbitan POJK 10 Tahun 2026 dilakukan sebagai bagian kebijakan OJK mendukung kebijakan strategis pemerintah dalam penyelenggaraan instrument nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/7/2026).
Baca juga:
- OJK Beberkan 5 Pokok Perubahan Peraturan Perdagangan Karbon
- OJK Sita Aset Asuransi Prolife Indonesia Sebesar Rp113 Miliar
POJK 10/2026 diterbitkan seiring berlakunya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Perpres 110/2025). Perpres tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 sehingga diperlukan penyesuaian terhadap regulasi perdagangan karbon di sektor jasa keuangan.
Salah satu perubahan mendasar dalam aturan baru ini adalah penggunaan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai sistem pencatatan unit karbon. Dengan demikian, seluruh unit karbon yang diperdagangkan melalui Penyelenggara Bursa Karbon wajib tercatat dalam SRUK yang menggantikan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).
"Unit Karbon yang dapat diperdagangkan di Penyelenggara Bursa Karbon wajib tercatat pada Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang menggantikan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI)," kata Agus.
Selain mengganti sistem registrasi, POJK 10/2026 juga memperluas lingkup unit karbon yang dapat diperdagangkan di Bursa Karbon. Regulasi ini sekaligus membuka ruang pengaturan terhadap perdagangan unit karbon yang berasal dari luar negeri dan belum tercatat dalam SRUK.
Di sisi tata kelola, OJK juga mengatur kewajiban penyelenggara Bursa Karbon untuk menyampaikan pelaporan tertentu kepada kementerian terkait. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penyelenggaraan perdagangan karbon.
"Ketentuan mengenai prinsip pelindungan konsumen yang relevan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berlaku bagi setiap Pihak yang terlibat dalam Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon," ungkap Agus.
Sebagai masa transisi, OJK memfasilitasi perdagangan unit karbon yang masih tercatat pada sistem berbasis elektronik di kementerian terkait hingga SRUK beroperasi. Fasilitas tersebut berlaku paling lama tiga bulan sejak POJK 10/2026 diundangkan.
Terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa POJK 10/2026 tersebut telah menyesuaikan dengan mandat regulasi Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Melalui sinkronisasi tersebut, sektor jasa keuangan memiliki landasan hukum yang kuat guna mendanai berbagai proyek dekarbonisasi yang melibatkan peran serta aktif dari masyarakat lokal.
“Ini juga sebagai bentuk dukungan kami di mana ini telah menyesuaikan segala sesuatu yang ada di Perpres 110/2025, sehingga dengan POJK ini kita semakin mantap, sektor jasa keuangan bisa semakin mendukung suksesnya program perdagangan karbon,” tuturnya.
