“Makanya kami dorong perbankan tidak perlu buka cabang di daerah, platform digital sudah menjangkau di mana-mana. Ini masih terus kami lakukan dengan penduduk yang banyak, kami yakin masih ada ruang. Inklusi rendah, literasi rendah ini tantangan bersama untuk dorong agar terjadi quantum lift. Sekarang ini baik lembaga keuangan maupun non-keuangan mau masuk platform digital produk apa saja silakan. Mau masuk equity crowdfunding, payment, transaction, lending, deposit, capital market produk semua bisa,” jelas Wimboh.
Wimboh berharap kelonggaran tersebut akan mendorong keuangan digital nasional. Sehingga, setiap transaksi hulu hingga hilir dapat dilakukan secara digital. Dia mengatakan untuk menerapkan transaksi digital masih terdapat kendala seperti infrastruktur, penyalahgunaan data pribadi, keamanan siber dan regulasi.
Khusus keamanan siber, Wimboh menilai perlu ada panduan bersama untuk memitigasi risiko keamanan siber tersebut. Selain itu, dia juga menilai perlunya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi segera disahkan untuk memberi perlindungan hukum pada masyarakat.
Potensi Luar Biasa
Sedangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan potensi ekonomi digital Indonesia sangat luar biasa yang dapat dilihat melalui proyeksi dari hasil riset oleh Google, Temasek, dan Bain & Company. “Laporan yang menggambarkan potensi ekonomi digital Indonesia luar biasa,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyatakan riset tersebut memperkirakan potensi untuk internet dari 2019 ke 2025 akan naik lebih dari tiga kali lipat dari 40 miliar dolar AS menjadi 133 miliar dolar AS. Kemudian untuk nilai transaksi e-commerce akan naik lebih dari empat kali lipat yaitu dari 20 miliar dolar AS menjadi 82 miliar dolar AS dan jasa perjalanan online dari 10 miliar dolar AS menjadi 25 miliar dolar AS.
Selanjutnya untuk media online diperkirakan naik dari 3,5 miliar dolar AS menjadi 9 miliar dolar AS dan jasa kendaraan online dari 5,7 miliar dolar AS menjadi 18 miliar dolar AS. “Artinya Indonesia sangat memiliki potensi luar biasa dalam bidang ekonomi digital, tapi potensi ini tidak bisa jadi sesuatu real dan konkrit jika tidak bangun berbagai necessary dan submission condition-nya,” ujar Sri Mulyani.
Ia menjelaskan submission condition dalam hal ini merupakan infrastruktur yang memadai sehingga membuat seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke dapat mengakses internet. “Tidak ada istilah terluar, terpinggirkan, atau tertinggal. Mereka perlu mendapat akses internet makanya kita perlu membangun infrastruktur,” tegas Sri Mulyani.
Terlebih lagi ia menuturkan menurut riset dari World Economic Forum (WEF) menggambarkan Indonesia akan berhasil mencapai tujuan tersebut jika dapat memenuhi empat masalah. Empat masalah tersebut adalah infrastruktur termasuk ICT, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka mampu mengadopsi ICT, serta institusi dan regulasi.
“Kalau kita lihat infrastruktur saja, pemerintah karena situasi tahun ini ada COVID-19 jadi kita agak slowdown,” kata Sri Mulyani.
Meski pembangunan infrastruktur menurun pada tahun ini, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan kembali mendorongnya pada tahun depan dengan dialokasikannya anggaran Rp413 triliun dalam APBN 2021. “Itu untuk apa saja? Membangun base transmission station di lebih dari 5 ribu desa yang kita tahu ada 12 ribu desa belum terkoneksi ICT,” kata Sri Mulyani.