Sebagai profesi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan penegakan hukum, advokat memiliki peran sangat penting dalam sistem peradilan. Advokat bertugas memberi pembelaan terhadap kliennya dengan sepenuh hati dan tanpa pandang bulu. Namun, eksistensi profesi advokat di Indonesia selama ini mengalami tantangan besar sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 006/PUU-II/2004. Putusan ini menyatakan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait ancaman pidana dan denda bagi advokat gadungan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945, khususnya jaminan hak asasi manusia dan asas legalitas dalam hukum pidana.
Putusan MK ini menjadikan UU Advokat, bagaikan "serdadu tanpa senjata". Akibat putusan itu, norma hukum tentang ancaman pidana dan denda terhadap advokat gadungan hilang. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa UU Advokat yang merupakan landasan hukum profesi salah satu penegak hukum yakni advokat tidak dibekali “senjata”. Salah satu dampak langsung dibatalkannya Pasal 31 UU Advokat sebagai pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah kemunculan advokat gadungan.
Baca Juga:
Utopia Wadah Tunggal Organisasi Profesi Advokat Indonesia
Polemik Multibar dan Single Bar, UU Advokat Harus Segera Diperbaharui
Sebab, sebelum adanya putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004, advokat gadungan dapat dikenakan pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 yang memberi efek jera (deterrence effect) dan memberi perlindungan hukum kepada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan terhadap profesi advokat. Namun, setelah putusan itu, orang yang mendaku diri menjadi advokat, padahal tidak pernah menjalani proses rekrutmen advokat, bahkan bukan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, tidak ada ancaman pidana dan denda yang dapat memberi dampak hukum yang tegas.
Keberadaan advokat gadungan menjadi masalah serius dalam proses penegakan hukum. Secara tegas diatur hanya orang yang mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), lulus ujian profesi advokat (UPA), menjalani magang, kemudian diangkat menjadi advokat oleh Organisasi Advokat yang diberi kewenangan. Lalu, bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak individu yang tidak memenuhi syarat tersebut, tetapi menjalankan profesi advokat tanpa adanya ancaman pidana yang tegas, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat lebih leluasa menjalankan praktik ilegal dengan mengaku sebagai advokat.
Fenomena ini semakin memperburuk citra profesi advokat di mata publik. Mengingat banyak masyarakat yang tertipu oleh individu-individu yang mengaku sebagai advokat, tetapi tidak memiliki kualifikasi sesuai UU Advokat. Dalam banyak kasus, advokat gadungan ini seringkali menawarkan jasa hukum dengan biaya yang jauh lebih tinggi, tetapi kualitas dan integritas jasa hukum yang mereka berikan sangat diragukan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat semakin menurun.
Untuk memahami dampak dari Pasal 31 UU Advokat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kita dapat mengkaitkannya dengan konsep Homo Sacer yang dikemukakan oleh Giorgio Agamben dalam bukunya Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, mengembangkan konsep ini menggambarkan individu di luar perlindungan hukum, yang statusnya dianggap sebagai "biaya" atau "kehilangan" dalam sistem hukum. Homo sacer adalah seseorang yang tidak dapat dilindungi oleh hukum atau norma sosial. Dengan begitu, ia tidak memiliki akses untuk mengklaim hak-haknya dalam masyarakat.
Dalam konteks pembatalan Pasal 31 UU Advokat oleh MK, masyarakat yang bergantung pada advokat dengan kualitas yang tidak jelas, karena tidak sanggup membayar advokat profesional karena berbiaya tinggi, dapat dikategorikan sebagai "korban" atau homo sacer yang kehilangan perlindungan hukum sebagai ekses tidak adanya ancaman bagi advokat gadungan. Dengan demikian, menciptakan kelompok individu yang meskipun secara fisik ada dalam sistem hukum, namun secara de facto tidak mendapatkan perlindungan yang sah dan efektif.
Hal ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum berisiko mengabaikan individu yang seharusnya dilindungi, dan justru menciptakan kondisi dimana masyarakat yang paling membutuhkan bantuan hukum menjadi korban lebih lanjut dari ketidakadilan. Dengan kata lain, ketidakjelasan atau jaminan kualitas advokat dalam sistem hukum mengarah pada ketidaksetaraan yang lebih besar dalam akses terhadap keadilan.
Selain munculnya advokat gadungan, dampak lain dari penghapusan ancaman pidana dan denda dalam UU Advokat adalah terganggunya proses rekrutmen advokat yang seharusnya berjalan dengan ketat dan selektif. Rekrutmen advokat di Indonesia seharusnya dilakukan melalui seleksi yang mengutamakan kualitas dan integritas. Sebelum menjadi advokat, seseorang harus lulus sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum, mengikuti PKPA, serta lulus UPA yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat yang dalam hal ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).
Namun, dengan adanya putusan MK yang menghapus ancaman pidana dan denda tersebut, menyebabkan timbulnya ekses hukum berupa proses rekrutmen advokat yang tidak berjalan dengan baik. Tanpa adanya sanksi pidana dan denda yang tegas terhadap advokat gadungan, banyak individu yang masuk ke dalam profesi advokat dengan niat yang tidak baik, seperti hanya mengejar keuntungan finansial atau bahkan menjadi bagian dari kelompok yang melanggar hukum.
Salah satu dampak terburuk dibatalkannnya Pasal 31 UU Advokat oleh MK munculnya ketidakpastian hukum. Sebelumnya, ancaman pidana dan denda terhadap advokat gadungan terkodifikasi dalam UU Advokat, sehingga memberikan makna bahwa jaminan profesi advokat akan diawasi dan disesuaikan dengan standar hukum yang berlaku. Namun, setelah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK, tidak ada lagi mekanisme hukum yang cukup kuat untuk menegakkan UU Advokat. Keadaan ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan individu yang tidak memenuhi standar mengambil keuntungan dari sistem hukum tanpa takut sanksi pidana dan denda. Hal ini mengarah pada menurunnya kualitas pelayanan hukum, karena masyarakat merasa ragu dengan kemampuan dan integritas para advokat.
Krisis menurunnya kualitas profesi advokat tercermin banyaknya keluhan masyarakat mengenai perilaku ‘oknum’ advokat atau bahkan advokat gadungan. Misalnya, ada advokat yang terlibat praktik suap, pemalsuan dokumen, atau konflik kepentingan yang merugikan klien. Tanpa adanya ancaman pidana dan denda yang jelas, pelanggaran semacam ini semakin sulit untuk ditanggulangi.
Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 yang menghapus Pasal 31 UU Advokat telah memberikan dampak (negatif) signifikan terhadap keberadaan profesi advokat di Indonesia. Penghapusan ancaman pidana dan denda bagi advokat yang berpraktik sembarangan, tanpa adanya sanksi yang jelas, telah memicu munculnya advokat gadungan, gangguan pada proses rekrutmen advokat yang tidak berjalan selektif dan efektif, serta krisis dalam penegakan hukum.
Sebagai solusi, perlu adanya pembaharuan regulasi tentang profesi advokat yang dapat menyeimbangkan antara perlindungan hukum bagi advokat dan kepentingan masyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan khusus profesi advokat agar dapat mencetak advokat yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi.
Sebagai langkah akhir, masyarakat dan pemerintah perlu menyadari bahwa profesi advokat adalah bagian integral dari sistem peradilan yang harus dijaga kualitasnya, sehingga profesi ini tidak hanya menjadi sarana untuk mencari nafkah, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan di Indonesia.
*) Shalih Mangara Sitompul, Wakil Ketua Umum DPN PERADI Bidang PKPA, Sertifikasi & Kerja sama Universitas Periode 2020-2025
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.
