Pernyataan yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Prof Yusril Ihza Mahendra pada Rapat Kerja Nasional PERADI beberapa waktu lalu di Bali, memicu reaksi dari sejumlah organisasi advokat. Pertentangan soal single bar dan multi bar ini dinilai tidak pernah selesai dan terlalu berkepanjangan.
Founder & President Director Officium Nobile Indo Law, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto berpendapat perdebatan soal single bar maupun multi bar sudah saatnya dicari jalan tengah. Sebab ‘perseteruan pemikiran’ tersebut sudah berlangsung lama. Jalan tengah yang dapat dilakukan dengan membentuk Dewan Advokat Nasional (DAN).
“Jangan khawatir soal independensi, karena DAN tetap independen karena hanya dibentuk bersama pemerintah untuk membuat satu lembaga regulator,” ujarnya kepada Hukumonline, Rabu (11/12/2024).
Sebagai lembaga regulator, DAN akan mengurus mengenai standar ujian advokat, standar pendidikan advokat, hingga pendidikan lanjutan advokat. Penolakan terhadap single bar ini bukan sikap atau bentuk pembangkangan dari advokat.
Baca juga:
- Singgung Single Bar, Menko Yusril dan Otto Hasibuan Diingatkan Rangkul Seluruh Organisasi Advokat
- Dewan Advokat Nasional Jadi Solusi Alternatif untuk Organisasi Advokat
Tjoetjoe menyatakan pernyataan tersebut tidak seharusnya dikeluarkan oleh Prof. Yusril yang notabenenya adalah pejabat publik. Ia seharusnya dapat bersikap netral dan menyudahi konflik mengenai paham single bar dan multi bar tersebut.
“Single bar itu mungkin masih relevan jika dibahas pada tahun 2005 silam. Tapikan ini sudah 2024 yang mana sudah banyak organisasi advokat. Sudahlah, stop berdebat karena sudah ada jalan tengahnya yaitu DAN,” ujar Tjoetjoe.
