Implikasi Putusan MK terhadap Pembatalan Perjanjian Asuransi Pasal 251 KUHD
Utama

Implikasi Putusan MK terhadap Pembatalan Perjanjian Asuransi Pasal 251 KUHD

Putusan MK ini berdampak bagi industri asuransi khususnya bagi perusahaan agar lebih cermat menilai calon nasabah.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengawasan Khusus Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Jamaluddin Lahay, menyampaikan pembatalan perjanjian asuransi harus didasarkan kesepakatan antara penanggung dan tertanggung ’atau’ berdasarkan putusan pengadilan. Kedepannya, perusahaan asuransi perlu mengukur risiko terutama terkait klausul pembatalan sebagai konsekuensi dari Putusan MK ini. 

“Apakah akan berdampak pada mekanisme proses penutupan asuransi sebelum ditandatanganinya perjanjian, risiko reasuransi, tata cara underwriting awal kepada Tertanggung, dan potensi risiko lainnya,” paparnya. 

Selain itu, perlu ada formulasi yang fair dan transparan terkait mekanisme pembatalan berdasarkan Pasal 251 KUHD dalam melindungi konsumen dan juga agar perusahaan asuransi dapat menjalankan bisnis dengan baik.

Kemudian, dia juga menyampaikan terdapat peraturan OJK yang mengatur pembatalan polis seperti POJK 36/2024 tentang Perubahan Atas POJK 69/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Lalu ada juga aturan lain terkait polis seperti POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat SJK dan POJK 8/2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

Sebagai tindak lanjut putusan MK, dia menyampaikan terdapat langkah yang dilakukan perusahaan asuransi seperti menyesuaikan klausul dalam polis asuransi, meningkatkan proses underwriting, maupun memperkuat manajemen risiko.

Sementara itu, akademisi hukum asuransi serta anggota HKHSK, Chandra Yusuf berharap putusan MK ini tidak mengakibatkan penyelesaian sengketa menumpuk di pengadilan. “Harusnya bisa diselesaikan secara damai saja,” jelas Chandra.

Dia menjelaskan kontrak asuransi memiliki perbedaan dibandingkan pada umumnya. Kontrak asuransi intinya yakni perlindungan terhadap risiko. Sehingga, salah satu pihak penanggung/asuransi berjanji akan memberikan ganti rugi kepada pihak lain atau tertanggung jika suatu peristiwa tertentu terjadi. 

“Dalam kontrak biasa, biasanya tidak ada prinsip khusus soal risiko seperti ini,” jelasnya.

Sehingga, dia menekankan pentingnya setiap pihak beritikad baik yang tinggi atau Utmost Good Faith dalam kontrak asuransi. Pada kontrak asuransi, para pihak terutama tertanggung wajib memberitahu semua fakta material yang relevan. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info