Implikasi UU PDP Terhadap Data Pasien
Terbaru

Implikasi UU PDP Terhadap Data Pasien

Hadirnya UU PDP dapat mempersempit penyalahgunaan data pribadi, kebocoran data pribadi, hingga jual beli data pribadi yang seringkali disebabkan oleh serangan siber, human error, kegagalan sistem hingga tidak perdulinya terhadap kewajiban regulasi.

Willa Wahyuni
Bacaan 4 Menit
Implikasi Pengesahan UU PDP (Pelindungan Data Pribadi) terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Foto: WIL
Implikasi Pengesahan UU PDP (Pelindungan Data Pribadi) terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Foto: WIL

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Selasa (17/10).

Salinan UU PDP juga telah diterbitkan di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH Setneg) yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengawasi tata kelola data pribadi yang dilakukan penyelenggara sistem elektronik (PSE).

UU PDP juga tak luput membahas mengenai sejauh mana tata kelola data pada fasilitas pelayanan kesehatan, baik fasilitas kesehatan, BPJS, masyarakat hingga pemangku kepentingan kesehatan lainnya.

Baca Juga:

Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), Mahesa Paranadipa, dalam webinar Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM menyebutkan pembahasan RUU PDP beberapa waktu lalu yang kini telah menjadi UU PDP akibat dari banyaknya kebocoran data pasien Covid-19 beberapa waktu lalu.

“Kalau kita melihat dalam naskah akademik dan paparan pemerintah soal pembahasan RUU di DPR, banyaknya peristiwa yang terjadi terkait dengan data pasien khususnya di Indonesia, terlebih lagi data mengenai kesehatan pasien terutama pada saat pandemi,” jelasnya.

Info dan berita tentang kebocoran data dalam beberapa bulan terakhir ini semakin heboh lantaran terkait dengan kebocoran data pejabat yang dilakukan oleh mereka yang mengakses data, dan kian membuat kekhawatiran terkait data pribadi masyarakat.

“PBB mengeluarkan pedoman terkait dengan privasi etik dan proteksi, dimana  terkait pedoman ini PBB menyampaikan sembilan prinsip utama dalam perlindungan data pribadi dan persoalan etik di dalamnya. Salah satu yang dibahas paling utama adalah perlindungan hukum untuk pelindungan data pribadi dan mendorong setiap negara bisa mengikuti pedoman ini,” lanjutnya.

Di bidang kesehatan, terdapat sejumlah undang-undang yang memberikan jaminan perlindungan data pribadi, di antaranya:

1. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

2. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

5. UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

6. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

7. UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

8. UU No. 6 Tahun 2019 tentang Kebidananan

“Di dalam Permenkes No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, ada beberapa pihak yang wajib menyimpan rahasia kesehatan yaitu dokter, dokter gigi, tenaga ahli yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien, pimpinan faskes, tenaga pelayanan administrasi, tenaga informasi kesehatan, badan hukum, korporasi faskes, mahasiswa atau siswa yang bertugas di faskes,” tuturnya.

Kemudian ia melanjutkan, di dalam PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, ada tambahan pihak yang wajib menyimpan rahasia kedokteran, yaitu pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

“Ada lima kondisi rahasia kesehatan yang dapat dibuat, yaitu perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin dari yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan orang tersebut,” katanya.

Namun ia melihat masih perlu ada tambahan dalam UU PDP tersebut, yaitu diperlukan segera peraturan turunan yang spesifik untuk mengatur perlindungan data pribadi kesehatan.

“Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan penyelenggaraan sistem elektronik secara mandiri perlu dilakukan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, faskes yang bekerjasama dengan PSE juga harus memastikan telah mendapat rekomendasi dari Kemenkes” jelasnya.

Kemudian, ia juga memberi saran bahwa faskes dan petugas kesehatan harus disosialisasikan terkait pelindungan data pribadi khususnya dalam pelayanan kesehatan, serta pasien dan masyarakat berhak mendapat jaminan dan informasi terkait pelindungan data pribadi yang disampaikan oleh faskes.

Namun di sisi lain adanya UU PDP ini menimbulkan pertanyaan baru akankah rumah sakit siap dengan adanya penerapan UU PDP Ini.

“Akankah rumah sakit dapat menjamin mengenai peretasan data tidak bocor khususnya terkait sertifikasi vaksinasi Covid-19? Dalam RUU PDP, pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah sesuai tujuan penggunaan data, bahkan ada pula yang harus berdasar perjanjian atau kontrak,” jelas Beni Satria selaku Direktur PT Sri Pamela Medika Nusantara.

Untuk itu pengendali data wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Kemudian, pemilik data pribadi juga berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus dan atau memusnahkan data pribadi miliknya.

“Untuk itu penting setiap rumah sakit memiliki cyber security untuk mengurangi resiko kebocoran data di rumah sakit,” sambungnya.

Ia juga menambahkan penting untuk rumah sakit memiliki literasi keamanan informasi. Hal ini menurutnya saat ini masih banyaknya rumah sakit yang menggunakan software bajakan termasuk tidak menggunakan aplikasi yang resmi bahkan internet di rumah sakit juga tidak aman dan banyak rumah sakit yang tidak memahami hukum.

“Untuk itu hadirnya UU PDP dapat mempersempit penyalahgunaan data pribadi, kebocoran data pribadi, hingga jual beli data pribadi yang seringkali disebabkan oleh serangan siber, human error, kegagalan sistem hingga tidak perdulinya terhadap kewajiban regulasi,” tutupnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info