Proses panjang negosiasi pengambilalihan saham 58,88 persen PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari tangan Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang segera berakhir. Pada Jumat (1/11), perusahaan aluminium patungan milik Jepang dan Indonesia itu secara resmi akan menjadi milik Indonesia dan berubah bentuk menjadi badan usaha milik negara (BUMN).
Komisi XI DPR dan pemerintah menggelar rapat kerja pembahasan akuisisi Inalum pada hari Rabu (30/10). Rapat yang berlangsung selama kurang-lebih empat jam itu merupakan rapat lanjutan dari lobi-lobi pemerintah dan DPR sebelumnya yang belum mencapai kuorum.
Dalam rapat tersebut hadir Menteri Keuangan Chatib Basri, Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo.
"DPR sedang masa reses, tapi karena kepedulian kita kepada aset negara maka kita kembali dari daerah untuk melakukan rapat ini," kata Ketua Komisi XI Olly Dondokambe.
Ada enam kesepakatan yang menjadi hasil rapat kerja pembahasan Inalum tersebut. Kesepakatan pertama, Komisi XI pada prinsipnya menyetujui penggunaan anggaran Rp2 triliun yang bersumber dari APBN-Perubahan Tahun 2012 dan Rp5 triliun dari APBN-P 2013 untuk melakukan pengambilalihan kepemilikan Nippon Asahan Aluminium (NAA) sebesar 58,88 persen pada Inalum.
“Hal ini sesuai dengan kesimpulan rapat kerja komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan pada tanggal 15 Oktober 2012, Komisi XI DPR pada prinsipnya menyetujui penggunaan anggaran sebesar Rp2 triliun yang bersumber dari APBNP tahun 2012 dan anggaran sebesar Rp5 triliun yang bersumber dari APBN tahun 2013 untuk melakukan pembelian kepemilikan NAA sebesar 58,88 persen,” jelas Olly.
Kesepakatan kedua, nilai pengambilalihan Inalum oleh pemerintah sebagaimana pada poin 1 didasarkan pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berakhir pada 31 Oktober 2013.
