Selanjutnya, proses pengelolaan lebih lanjut Inalum oleh Pemerintah harus tunduk kepada UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan perundang undangan lainnya.
Komisi XI DPR dan Pemerintah juga bersepakat, dalam pengambilaihan Inalum sudah memperhitungkan tanggung jawab lingkungan. Selain itu, pasca pengambilalihan Inalum DPR dan Pemerintah sepakat untuk melakukan penyempurnaan tata kelola dan proyeksi bisnis Inalum.
“Terakhir, Pemerintah berkewajiban untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai manfaat ekonomi seperti dividen, pajak dan lain sebagainya, sosial serta manfaat lainnya dalam pengambilalihan ini berdasarkan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,” tegas Olly.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, pemerintah akan segera melakukan penyelamatan kas Inalum ke rekening perbankan pelat merah di Indonesia. Ini dilakukan sebagai langkah awal pasca pengambilalihan mayoritas saham Inalum dari Jepang.
Sebenarnya, menurut Dahlan, pemerintah telah berjuang supaya dana kas internal Inalum mulai dialirkan ke Indonesia sejak awal tahun ini. Namun, pihak Jepang waktu itu tidak setuju karena saat itu pemegang saham terbesar adalah Jepang.
"Kas yang selama ini ditaruh di bank Jepang sekitar Rp2,5 triliun, nanti akan ditempatkan di bank BUMN tanah air. Tanggal 1 November sudah ditaruh dan jadi uang kas perusahaan," ujarnya.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, Jepang sangat ingin memperpanjang kontrak pengelolaan perusahaan tersebut. Menurut Basri, persoalan Inalum sesungguhnya bukan hanya sekadar persoalan jual beli. Basri melihat Jepang sungguh-sungguh mengupayakan perpanjangan kontrak Inalum. Hal itu ditunjukkan adanya niat negeri sakura itu untuk maju ke arbitrase dalam perundingan akuisisi Inalum.
"Terlihat sekali sampai mereka mau melihat opsi arbitrase. Artinya mereka sungguh-sungguh melihat ini sebagai sesuatu yang menguntungkan," kata Basri.
