Independensi BI dalam Amandemen Ketiga
OPINI

Independensi BI dalam Amandemen Ketiga

Independensi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yang sekaligus juga bertindak sebagai "pemimpin orchestra" kebijakan moneter dalam suatu negara merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Suatu fenomena yang menarik muncul dalam perkembangan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang saat ini sedang dilakukan oleh Panitia Adhoc I Badan Pekerja MPR RI adalah mencuatnya perdebatan yang sengit tentang perlu atau tidaknya pencantuman kata independensi dalam Undang-undang Dasar 1945.

•Bacaan 2 Menit
HB
Penulis Opini

Bagi sebuah bank sentral, makna kata independensi merupakan ruh atau nyawa yang harus dimiliki sebagai salah satu obat mujarab yang diyakini dapat menangani krisis yang saat ini tengah dialami bangsa. Oleh sebab itu, timbul pemikiran perlunya dicantumkan jaminan tentang independensi bank sentral secara eskplisit dalam Undang-undang Dasar Negara RI sebagai landasan hukum tertinggi.

Independensi BI dalam Amandemen Ketiga
Hukumonline

Di pihak lain, pemerintah sebagai lembaga eksekutif masih berminat untuk "mempersunting" BI sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Mengapa dikatakan demikian, karena adanya keinginan dari menteri keuangan untuk tidak mencantumkan secara eksplisit kata 'independensi' dalam amandemen Undang-undang Dasar Negara RI yang saat ini sedang dilakukan.

Hal ini bagi sebagian orang dicurigai sebagai usaha pemerintah untuk menganeksasi BI sebagai "pundi-pundi"-nya. Padahal suatu rezim pemerintahan dapat dipimpin oleh satu atau lebih kekuatan politik yang tentunya akan membawa kepentingan golongannya masing-masing. Akhirnya, gempa multikrisis akan terus berlangsung dengan mulusnya karena tidak adanya kontrol terhadap BI yang dijadikan "mesin uang" secara bebas oleh eksekutif untuk melanggengkan kekuasaannya.

Filosofi independensi

Ada baiknya bila kita memahami filosofi dari kata independensi sebagai dasar untuk mendapatkan persepsi yang sama dalam rangka amandemen Undang-undang Dasar yang saat ini sedang dilakukan. Independensi sebenarnya adalah suatu jaminan bahwa suatu badan / lembaga tertentu dalam membuat dan menjalankan keputusan bersifat bebas (tidak ada intervensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun).

Filosofi ini seakan-akan menimbulkan anggapan adanya "negara dalam negara". Pendapat ini sah-sah saja bagi pendapat sebagian orang. Sebenarnya definisi dari kalimat filosofi independensi tersebut masih belum selesai karena kedudukan independen tersebut harus memiliki suatu mekanisme pengawasan yang baik, yaitu adanya komite yang independen yang dapat membantu dan mengawasi tindakan Bank Indonesia. Dalam konteks ini, peranan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penjelmaan dari kekuasaan rakyat dalam lembaga legislatif menjadi sangat penting untuk menjalankan fungsi kontrolnya.

Dari penjelasan tersebut, jelas menunjukkan bahwa independensi yang dimaksud adalah independen secara operasional. Dengan demikian, kekhawatiran sekelompok orang tentang akan adanya "negara dalam negara" jelas tidak beralasan. Mengapa?, karena bentuk independensi secara institusional sama­-sama tidak kita harapkan. Artinya, Bank Indonesia bukan suatu "maha-lembaga" yang untouchable, tidak tersentuh oleh siapapun termasuk oleh sentuhan hukum.

Sekali lagi sudah jelas tidak ada keraguan sedikit pun bahwa independensi yang kita harapkan adalah independensi yang dijamin oleh Undang-undang Dasar. Sehingga beberapa kalipun rezim pemerintahan silih berganti, BI sebagai bank sentral harus dan akan tetap independen. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin hal tersebut dapat dijaga kelanggengannya bila hanya dijamin oleh landasan hukum setingkat undang-undang. Jadi diperlukan adanya jaminan dari landasan hukum tertinggi, yakni Undang­-undang Dasar yang tidak dengan mudah "dikebiri" siapapun.

Sebagai bangsa yang mengakui sedang menjunjung tinggi semangat dan menjalankan amanat reformasi, di mana salah satu hal yang harus dikembangkan adalah transparansi dalam segala bidang. Termasuk, transparansi proses pembuatan suatu kebijakan moneter yang tidak memihak sekelompok golongan tertentu.

Hal ini menjadi sangat penting karena adanya sorotan berbagai lembaga multilateral yang menuntut independensi bank seritral dalam membuat dan menjalankan suatu kebijakan moneter. Dari penjelasan tersebut timbul pertanyaan : "Apakah kita rela mempunyai sebuah bank sentral yang tidak kredibel di mata internasional ?..". Hati nurani kita tentu akan mengatakan bahwa bila hal ini terjadi, BI dapat diibaratkan sebagai sebuah mata uang yang sudah tidak berlaku lagi (kadaluarsa), sehingga tidak mempunyai "value" sebagai alat pembayaran yang sah.

Menyimak dari kenyataan tersebut, independensi merupakan suatu hal yang "given" sehingga tidak dapat ditawar­tawar lagi. Dengan demikian, mengapa kita harus "malu-malu kucing" menyatakan secara tegas bahwa bank sentral kita memang independen sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasarnya?.

Tarik-ulur kepentingan

Adanya tarik-ulur kepentingan untuk "meminang" BI tersebut dapat dipahami karena adanya dua kepentingan yang berbeda. Berbicara tentang pemerintah sebagai lembaga eksekutif sebenarnya menyangkut wewenang, fasilitas, dan budget.

Mari kita bayangkan apabila pemerintah dengan segenap wewenangnya dapat mengontrol dan mengendalikan "gudangnya duit" sekehendak hatinya. Di pihak lain, DPR sebagai sebuah lembaga legislatif mempunyai kepentingan atas nama rakyat yang memilihnya untuk menjalankan fungsi kontrol dan legislasinya dalam bentuk undang-undang.

Dari dua kutub tersebut menunjukkan adanya kelebihan sekaligus kelemahan. Kelebihannya adalah dengan adanya peran DPR yang semakin berdaya dalam menjalankan fungsinya akan dapat mencegah kekhawatiran adanya "negara dalam negara".

DPR dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap independensi yang dimiliki oleh BI. Di lain pihak, lembaga negara lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus lebih diberdayakan perannya. Dari penjelasan tersebut akan timbul pertanyaan, "Mungkinkah DPR mampu mengawasi BI karena saat ini pun pekerjaan dewan sudah banyak?".

Rakyat tentu akan menjawab bahwa DPR harus mampu. Karena pada hakekatnya siapapun yang berani mencalonkan diri sebagai anggota dewan yang terhormat, pasti merupakan putra-putri terbaik bangsa yang tentu tidak hanya cukup memiliki kemampuan dan pengalaman saja. Akan tetapi yang paling penting adalah pengetahuan, moralitas, dan integritas. Dengan kata lain, anggota dewan harus mempunyai "otak encer" untuk menjalankan fungsinya.

Di sisi lain, kelemahan yang mungkin timbul adalah dalam situasi parlemen yang multipartai akan memungkinkan timbulnya "kompromi politik" dalam mengambil suatu kebijakan. Termasuk, kebijakan moneter yang seharusnya dilakukan secara independen oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bila hal ini terjadi, akan bermunculanlah "kurcaci-kurcaci politik" yang akan mencari order atau membantu memuluskan suatu kebijakan moneter yang menguntungkan sekelompok golongan tertentu (ingat kasus BPPC, Timor, dan BLBI).

Pihak luar akan langsung menilai BI tidak kredibel. Di mana lagi kita akan "menyimpan muka" kita ? Rasa-rasanya kita tidak perlu lagi mendukung suatu retorika politik yang tiada akhir karena sekaranglah momentum yang tepat untuk membuktikan bahwa "Kami bangsa Indonesia mempunyai bank sentral yang independen yang dijamin oleh Undang-undang Dasar".

Negara lain

Ada baiknya, kita melihat ke belakang bahwa terdapat fenomena dari suatu negara yang memberikan peran independen kepada bank sentralnya cenderung memiliki stabilitas moneter yang lebih baik. Sebagai contoh, secara ekstrem Bundesbank dan Swiss National Bank. Bundesbank dalam menjalankan kebijakan moneternya sangat bebas. Artinya, tidak harus memperhatikan kebijakan pemerintah bila dinilai kebijakan tersebut tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan fungsi bank sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap stabilisasi nilai mata uang.

Demikian pula halnya dengan bank sentral Swiss, meskipun harus "sowan" alias berkonsultasi dengan eksekutif akan tetapi tidak harus mendapat persetujuan terhadap kebijakan moneter yang akan dilakukannya. Hal ini sangat berbeda sekali dengan Bank Indonesia (sebelum lahirnya UU No. 23/1999).

Demikian pula halnya dengan bank sentral di Inggris yang berada di "ketiak pemerintah" di mana selain bertindak sebagai penasehat di bidang moneter juga sekaligus bertindak sebagai pelaksana suatu kebijakan moneter. Di Jepang meskipun bank sentralnya di bawah kekuasaan eksekutif, peranan gubernurnya sangat menonjol untuk menjaga independensi lembaganya. Demikian pula Federal Reserve di Amerika Serikat, mereka tidak mempan dengan intervensi pihak eksekutif.

Dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa tidak ada keraguan sedikitpun terhadap kebutuhan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Oleh sebab itu jelas, kata "independen" harus dicantumkan dalam Undang-undang Dasar sebagai jaminan landasan hukum tertinggi untuk menghindarkan diri dari tangan usil pihak-pihak yang ingin menjadikan Bank Indonesai sebagai mesin politiknya.

"Lain padang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya", itulah peribahasa yang harus digunakan bersamaan dengan akal sehat kita dalam memperjuangkan dicantumkannya kata "independensi" dalam rancangan amandemen Undang-­undang Dasar. Di negara-negara yang struktur ekonominya telah tertata dengan baik serta transparansi telah menjadi suatu hal yang "wajib", independensi bank sentral dicantumkan secara khusus dalam undang-undang bank sentralnya.

Di Indonesia, seringkali sekelompok orang yang mengatasnamakan kepentingan rakyat 'usil' untuk terus berupaya mengubah dan "mengutak-atik". Bahkan, mengakali berbagai undang-undang yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk kepentingan kelompoknya. Inkonsistensi inilah yang patut kita waspadai. Oleh sebab itu, rezim penguasa boleh silih berganti, tetapi independensi Bank Indonesia harus dijamin oleh Undang-undang Dasar sebagai landasan hukum tertinggi.

Bila tidak dijamin dalam landasan hukum tertinggi (Undang-undang Dasar), bukan hal yang mustahil bila keberadaan BI suatu saat menjadi 'tinggal kenangan' karena dilikuidasi pemerintah. Akibatnya sudah dapat ditebak, munculnya kekisruhan baru yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan pasar terhadap sistem moneter di Indonesia yang implikasinya sulit diukur.

Pertanyaan yang selanjutnya muncul dari fenomena tersebut adalah "Bagaimana sosok independensi BI yang kita harapkan?". Jawabannya adalah independensi secara operasional dalam menjalankan tugasnya sebagai "pemimpin orchestra" kebijakan moneter.

BI tidak boleh direcoki dengan alasan apapun atau untuk kepentingan siapapun. Secara institusional, BI bertanggung jawab kepada DPR. Demikian pula, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BI oleh DPR. Kondisi ini menuntut adanya pola hubungan kerja (interdependesi) yang kuat antara BI dan pemerintah. Pilihan ini menuntut pemerintah untuk dapat menjaga dan menjalankan amanat Undang-undang Dasar tentang Bank Indonesia yang independen.

Dicantumkan eksplisit

Suatu tindakan yang amat bodoh bila suatu rezim pemerintahan berani melanggar Undang undang Dasarnya sendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi kata "independen" perlu dicantumkan secara eksplisit dalam pasal 23D rancangan amandemen Undang-undang Dasar yang saat ini sedang dilakukan.

Adapun amandemen tentang Bank Indonesia dalam Undang-undang Dasar adalah sebagai berikut :

Pasal 23 D, Bab VIII

(1)     Negara Republik Indonesia memiliki satu Bank Sentral yang independen, yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.

(2)     Susunan, kedudukan dan wewenang lainnya diatur dengan undang-undang.

(3)    Pimpinan Bank Sentral diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Semangat untuk tidak "malu-malu kucing" mencantumkan kata independensi dalam amandemen Undang-undang Dasar pada akhirnya akan mendorong system building BI yang akan dipilih. Meskipun demikian, BI tetap tidak diatur oleh eksekutif dalam hal ini menteri keuangan. BI bukan suatu departemen. Konfigurasi BI dalam pemerintahan ini cukup unik, sehingga sosoknya berupa "lembaga khusus di bidang moneter" yang diberikan fungsi sebagai bank sentral yang independen.

Dosa dunia perbankan Indonesia sebagai penyebab dan pemicu gempa krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi gempa krisis multidimensi di masa yang lalu sebenarnya bukan semata-mata kesalahan BI. Akan tetapi, kesalahan kolektif dari suatu sistem ketatanegaraan yang satu sama lain tidak menjalankan fungsinya secara konsekuen.

Bagaimana tidak, pemerintah Orde Baru dengan gebrakan Sumarlinnya mengeluarkan kebijakan pendirian bank dengan sangat mudahnya. Pada masa lalu hampir di setiap sudut kota terdapat bank dengan nama-nama yang "cantik" untuk memikat nasabah.

Pada kenyataannya, bank digunakan oleh sekelompok orang untuk menyedot dana masyarakat yang selanjutnya oleh para konglomerat tersebut dengan tenang dan sikap manisnya menyolong uang rakyat guna membiayai kelompok usahanya. Akibatnya, perbankan nasional dibangun dalam fondasi yang sangat rapuh. Apalagi dibangun oleh manusia-manusia yang tidak profesional dalam bidang perbankan.

Pada masa lalu seharusnya bankir itu mempunyai kemampuan dalam bidang usaha perbankan. Tapi apa lacur, yang terjun adalah para pedagang yang hanya mempunyai pilihan pikiran untung atau rugi. Artinya bagi mereka itu kalau untung, ya sukur. Sebaliknya kalau rugi, ya sudah tinggalkan saja alias kabur I.

Tuntutan sosok BI yang independen menjadi semakin mutlak karena di masa lalu kebijakan BI sering diintervensi eksekutif. Pilihan manapun yang akan dipilih tetap tidak ada artinya kalau kita tidak mempunyai keinginan dan yang terpenting niat balk yang tutus ikhlas untuk memperbaiki citra negara Indonesia yang dinilai sebagai negara terkorup. 

Corporate governance

Apakah kita bangga mendapatkan medali emas atau penghargaan tersebut. Kita semua bertanggungjawab untuk mewujudkan jalannya pemerintahan yang bersih. Hal ini juga mencakup diberlakukannya prinsip good corporate governance bagi institusi BI. Dengan penerapan praktek-praktek good corporate governance akan mendorong kegiatan BI dijalankan secara efektif, dan transparan.

Menurut Asian Development Bank (ADB) dalam corporate governance salah satunya harus ada unsur equal treatment of shareholder (fairness and right), the role of shareholder dan adanya keterbukaan (disclosure & transparancy). Oleh sebab itu untuk membuat corporate governance berfungsi sebagaimana mestinya, dibutuhkan beberapa hal yang saling berinteraksi yaitu:

(1)     Tersedianya landasan / jaminan hukum,

(2)     Ditegakkannya accountability dan

(3)     Terdapatnya fungsi supervisi kinerja direksi serta karyawan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan Bank Indonesia,

Kekhawatiran sekelompok orang akan timbulnya "negara dalam negara" sangat tidak beralasan sama sekali. Hal ini disebabkan karena BI tidak mempunyai kekebalan terhadap hukum. Ditegakkannya prinsip akuntabilitas dapat memaksa manusia-manusia yang ada di BI untuk mempunyai integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam bekerja. DPR, BPK dan masyarakat pada umumnya dapat menjadi alat supervisi bagi BI.

Mengapa demikian, karena nasib pimpinan BI akan bergantung kepada sukses tidaknya mereka menjalankan fungsi dan amanat Undang-undang Dasar yang menyebutkan BI sebagai bank sentral yang independen. Di masa yang akan datang, nasib pimpinan BI tidak lagi ditentukan oleh bersedia atau tidak bersedianya pimpinan BI menjalakan agenda eksekutif atau pihak manapun yang cenderung membawa kepentingannya masing-masing yang sudah keblinger di masa lalu itu.

Dalam pelaksanaan amandemen Undang-undang Dasar telah disepakati bahwa bagian-bagian yang penting dan prinsip dalam penjelasan UUD 1945 diangkat untuk diatur lebih lanjut dalam batang tubuh (pasal-pasal). Langkah selanjutnya diatur lebih rinci dalam UU, termasuk di dalamnya tentang institusi BI yang berada dalam penjelasan UUD 1945, Bab III.

Sekarang kita tinggal menjawab pada diri kita sendiri, apakah kata independensi' itu hal yang prinsip atau bukan. Di lain pihak, amanat reformasi mengatakan bahwa UUD 1945 terlalu singkat dan sangat membuka peluang bagi "kurcaci-kurcaci politik" untuk menginterpretasikan berbagai pasal, ayat, dan penjelasan dari perspektif dan sudut pandang masing-masing. Istilah orang awam adalah seenak perut dewe (sendiri)

Janganlah kita memvonis sesuatu dengan mengatasnamakan aspirasi masyarakat. Belum terbukakah pikiran dan hati nurani atau belum yakinkah kita akan perlunya BI yang independen? Atau kita cukup bangga mempunyai bank sentral yang tidak credible. Kalau hal terakhir yang kita dipilih, akan di mana dan ke mana lagi kita "simpan muka" ini?.

 

Happy Bone Zulkarnaen adalah anggota PAH I BP MPR

Artikel ini disampaikan dalam seminar sehari "Kedudukan Bank Sentral dalam Konstitusi Negara Modern" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI di Depok pada 17 Maret 2002.

Happy Bone Zulkarnain

Anggota PAH I BP MPR

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info