Polemik pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari unsur DPR mencuat setelah penetapan Kepala Badan Keahlian DPR, Inosentius Samsul, dibatalkan dan diganti dengan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, Adies Kadir. Hal ini memicu kritik dari berbagai kalangan pakar hukum yang menilai rekrutmen hakim MK perlu dikaji ulang dari sisi prosedur.
“Kalau kita lihat terkait ketentuan yang ada, itu berangkat dari UUD itu sendiri berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi, kemudian ke UU MK-nya. Kalau kita melihat UU MK memang sangat umum sekali, terutama di perubahan UU MK yang ketiga,” ujar Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed), Prof. Riris Ardhanariswari, melalui sambungan telepon dengan Hukumonline, Senin (2/2).
Ia menjelaskan, UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan prosedur dan rambu-rambu umum terkait persyaratan dan prinsip transparansi. “Itu yang menurut saya kalau dilihat dari prosedur itu ya tidak sesuai karena memang terlihat proses yang cepat, yang sangat cepat di DPR,” kata dia.
Baca juga:
- Sudah Disetujui, Tapi Diganti: Drama DPR Coret Inosentius, Pilih Adies Kadir Melenggang ke MK
- DPR Usung Adies Kadir Calon Hakim Konstitusi, Akademisi Ingatkan Bahaya Erosi Independensi MK
Prof. Riris merujuk Pasal 20 UU MK yang menegaskan bahwa tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Proses pemilihan dari tiga unsur lembaga negara harus dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Ia menekankan bahwa siapa pun yang terpilih menjadi hakim konstitusi tidak boleh terikat kepada lembaga pengusulnya.
“Dan ketika seseorang, siapa pun negarawan yang kemudian terpilih menjadi Hakim Konstitusi, itu bukan berarti kemudian bertanggung jawab kepada Presiden, kepada DPR, kepada Mahkamah Agung. Ini yang menurut saya harus menjadi catatan. Bahwa mereka kemudian tidak harus bertanggung jawab kepada lembaga-lembaga yang mengusulkan,” tegasnya.
Maka dari itu, dalam konteks independensi, ia menilai hakim MK tidak boleh terikat pada kepentingan pengusul. Sebab seorang negarawan, menurutnya, harus sudah tuntas dari persoalan pribadi maupun golongan, dan berpikir semata-mata untuk bangsa dan negara dengan pengetahuan konstitusi serta ketatanegaraan.
