Indirect Evidence Bisa Buktikan Persekongkolan Tender
Berita

Indirect Evidence Bisa Buktikan Persekongkolan Tender

Bukti langsung sangat sulit diperoleh untuk membuktikan kartel atau persekongkolan.

Mys
Bacaan 2 Menit
<i>Indirect Evidence</i> Bisa Buktikan Persekongkolan Tender
Hukumonline

Satu lagi putusan Mahkamah Agung yang memperkuat sistem pembuktian sekaligus putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam putusan No. 906 K/Pdt.Sus/2010, majelis hakim agung menegaskan persekongkolan tender dianggap terjadi jika ditemukan beberapa petunjuk atau bukti tidak langsung (indirect evidence) yang  bersesuaian dengan beberapa peristiwa lainnya.

 

Indirect evidence adalah bukti yang tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan jelas materi kesepakatan antar pelaku usaha, baik bukti-bukti ekonomis maupun bukti komunikasi atau pertemuan. Untuk menggunakan bukti tidak langsung tersebut, harus terdapat kesesuaian fakta secara utuh, yang ditemukan selama proses pemeriksaan perkara. Sistem pembuktian di KPPU yang mengakomodir indirect evidence sering dikritik pelaku usaha, apalagi pola pembuktian ini jarang dipakai di luar negeri.

 

Dalam putusan dimaksud, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan KPPU, dan sebaliknya menolak keberatan dari PT Eka Balingga, PT Dwitama Fortuna Perkasa, PT Graha Citra Perdana, dan Unit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Lingga Kepulauan Riau. Dengan putusan ini, Mahkamah Agung menguatkan putusan KPPU yang menghukum para termohon. Pada 7 Januari 2010, KPPU menyatakan Dwitama (terlapor I), Graha Citra (terlapor II), Eka Balingga (terlapor III), dan Pemkab Lingga (terlapor V) terbukti melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebaliknya, PT Bintan Alam Jaya (terlapor IV) lolos dari tuduhan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Lantaran dinyatakan bersalah, ketiga perusahaan dihukum denda ratusan juta rupiah dan tidak diperkenankan ikut tender di Kabupaten Lingga selama setahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

 

Majelis menemukan fakta bahwa ketiga perusahaan menggunakan tenaga freelance yang sama untuk menyiapkan dokumen tender. Dalam dokumen penawaran ketiga perusahaan ditemukan pula kesamaan metode pelaksanaan, termasuk kesalahan ketik yang sama pada bill of quantity. Petunjuk ini bersesuaian dengan faktor lain yaitu kesamaan nomor telepon dan nomor faksimili PT Dwitama Fortuna Perkasa dan Graha Citra Perdana. “Sulit untuk diterima oleh akal sehat bahwa di antara mereka tidak saling tukar informasi dan koordinasi untuk memenangkan salah satu di antara mereka,” demikian antara lain pertimbangan majelis hakim agung beranggotakan Syamsul Ma’arif, Ahmad Yamanie, dan Mieke Komar.

 

Dalam seminar Penegakan Hukum Pidana Persaingan Usaha, di Jakarta 28 November lalu, komisioner KPPU Sukarmi, mengatakan direct evidence sangat sulit diperoleh ketika hendak membuktikan terjadinya kartel atau persekongkolan. Itu sebabnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

 

Pada tahap keberatan, putusan KPPU sempat dibatalkan PN Tanjung Pinang. Tuduhan persaingan usaha tidak sehat, dalam hal ini persekongkolan, dinilai hakim PN Tanjung Pinang tidak terbukti. Majelis hakim agung mengoreksi putusan judex factie yang menggunakan definisi persekongkolan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan pasal ini, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Definisi ini, urai majelis hakim agung, dimaksudkan untuk menjelaskan persekongkolan bisnis yaitu kesepakatan jahat antar pelaku usaha yang telah ada ‘dalam’ pasar (competition in the market).

 

Putusan MA ini semakin menambah daftar putusan KPPU yang dikuatkan Mahkamah Agung. Pengamat hukum persaingan usaha M. Udin Silalahi, mencatat dari 198 putusan KPPU, sebanyak 78 putusan diajukan keberatan oleh para pihak ke pengadilan negeri, dan 59 putusan kasasi ke Mahkamah Agung. Dari 59 putusan KPPU yang masuk ke MA, 53 persen atau 31 putusan diperkuat, 12 putusan dibatalkan, dan sisanya masih dalam proses. Angka ini memang pasti akan berubah. Selama sebelas tahun menegakkan UU No. 5 Tahun 1999, kata Udin dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional (16/11), KPPU “telah mengalami banyak proses”.

 

Berkaitan dengan bukti tidak langsung, Udin berpendapat bukti tidak langsung bisa dipakai untuk mendukung direct evidence. Jadi, bukti tidak langsung, yang juga disebut circumstancial evidence, tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti. Itu sebabnya, bukti tidak langsung sering disebut plus factors dalam pembuktian kartel.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info