Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno Marsudi dalam East Asia Summit (EAS) ke-14 atau Pertemuan Menteri KTT Asia Timur menuturkan bahwa Kawasan Indo-Pasifik berhadapan dengan banyak tantangan. Di tengah konflik-konflik di dunia yang makin memperburuk kondisi krisis global, komitmen menghormati hukum internasional dengan konsisten menjadi aspek yang amat diperlukan saat ini.
“Dimana-mana, kita melihat tren kekuatan besar menguasai yang lebih kecil (hegemonic tendencies), yang seharusnya telah kita tinggalkan di masa lalu. Kita saksikan terjadinya peningkatan rivalitas, saling tidak percaya, dan kemungkinan terjadinya miskalkulasi. Mari kita gunakan energi kita untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan dunia saat ini. Kita harus walk the talk,” ujar Menlu RI Retno Marsudi di hadapan forum tersebut seperti dilansir rilis resmi Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), Sabtu (27/7/2024).
Baca Juga:
Tegas! Menlu RI Tidak Akan Berhenti Dukung Kemerdekaan Palestina
DK PBB Adopsi Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu RI: Ini Sebuah Kemajuan
Seperti Indonesia yang terus konsisten menyuarakan keadilan dan kemanusiaan untuk Palestina di berbagai forum internasional, Retno turut menyampaikan hal serupa dalam pertemuan EAS. Ia menyadari cukup banyak negara anggota EAS yang melakukan ragam upaya untuk berbincang dengan Israel dan berbagai faksi di Palestina dengan tujuan satu mendorong gencatan senjata permanen di Gaza, mendorong bantuan kemanusiaan masuk, dan terciptanya lingkungan kondusif demi perdamaian yang abadi di Timur Tengah.
Sehubungan dengan itu, menurutnya terdapat esensi bagi seluruh negara bersuara lebih lantang perihal solusi dua negara (two-state solution) sebagai satu-satunya jalan keluar yang memungkinkan dalam penyelesaian konflik Israel dengan Palestina. Ia mewanti-wanti agar upaya mewujudkan solusi satu negara harus dicegah dan dihapuskan.
“Ini bukan hanya mengenai Palestina, tapi mengenai keadilan dan kemanusiaan. Solusi dua negara merupakan satu-satunya solusi yang memungkinan. Kita semua harus mencegah terus berlanjutnya upaya untuk mewujudkan solusi satu negara. Ide yang mengarah pada 'one-state solution' harus dihapuskan,” tegas Retno.
Guna mewujudkan solusi dua negara, ada beberapa langkah penting yang harus diambil. Meliputi keanggotaan penuh Palestina di Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan pengakuan Negara Palestina. Untuk itu, dia mendorong negara-negara segera melaksanakan langkah-langkah tersebut.
Tak hanya itu, secara tegas disampaikan Menlu RI, pemberian label organisasi teroris terhadap United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) seyogyanya dihentikan dan sama sekali tidak dapat diterima. Ia mengajak para negara anggota EAS bersatu untuk membantu dalam kapasitas masing-masing.
