“Di dunia perminyakan misalnya, semua data dimonopoli oleh BP Migas. Bahkan perhitungan pajak dan pendapatan negara semua bersumber dari data BP MIgas. Kita tidak tahu persis apakah data itu valid karena tidak ada data pembanding, serta data yang ada tidak pernah diaudit secara independen.”
Rezki menambahkan masyarakat juga dapat mengawasi penggunaan BBM bersubsidi. “Kita selama ini tidak tahu harga sebelum disubsidi itu berapa, berapa biaya industrialnya. Yang kita tahu adalah berapa banyak APBN yang dialokasikan untuk subsidi tapi kita tidak pernah tahu uang itu untuk apa,” katanya.
“Saya yakin harga BBM bersubsidi dapat ditekan jika penggunaannya transparan.”
Husen menyebutkan selama dua tahun penuh Indonesia akan diawasi secara ketat oleh EITI pusat di Oslo.
Jika Indonesia mampu memenuhi standar yang ditetapkan EITI, Indonesia akan menjadi negara Asia kedua setelah Mongolia yang menerapkan program tersebut dan diharapkan akan menarik investor asing lebih banyak terutama perusahaan-perusahaan besar yang belakangan ini menaruh penerapan EITI sebagai salah satu syarat utama investasi mereka.
