Indonesia mengajukan permintaan berpartisipasi dalam Extractive Industry Transparency Intiative (EITI), sebuah program Bank Dunia yang bertujuan untuk meningkatkankan transparansi dalam dunia perminyakan, mineral dan sumber daya alam.
Demikian Muhammad Husen, Asisten Deputi III Bidang Perminyakan Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian, ketika dihubungi, Selasa (21/9). “Begitu surat pemerintah Indonesia,” terangnya lagi.
Dia sebutkan, permintaan tersebut ditandatangani secara langsung oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa tanggal 15 September yang lalu. Surat tersebut dilayangkan langsung ke markas EITI di Oslo, Norwegia.
Dengan turut sertanya Indonesia sebagai negara kandidat, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif diharuskan membuka semua transaksi keuangannya kepada pemerintah termasuk royalti hasil sumber daya alam dan pajak pendapatan yang dibayarkan.
Data ini kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari pemerintah oleh sebuah tim kerja yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yaitu pemerintahan pusat, pemerintah daerah, perwakilan perusahaan ekstraktif serta perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
EITI sendiri telah menunjuk ekonom Faisal Basri serta Maryati Abdullah dari LSM Pattiro untuk duduk di tim kerja EITI Indonesia sebagai perwakilan dari masyarakat sipil.
“Keterlibatan Indonesia di dalam EITI sangat penting. Banyak yang menuding dunia ekstraktif tidak transparan, penuh dengan manipulasi dan korupsi,” kata Rezki Sri Wibowo, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, di kantornya Selasa.
“Di dunia perminyakan misalnya, semua data dimonopoli oleh BP Migas. Bahkan perhitungan pajak dan pendapatan negara semua bersumber dari data BP MIgas. Kita tidak tahu persis apakah data itu valid karena tidak ada data pembanding, serta data yang ada tidak pernah diaudit secara independen.”
Rezki menambahkan masyarakat juga dapat mengawasi penggunaan BBM bersubsidi. “Kita selama ini tidak tahu harga sebelum disubsidi itu berapa, berapa biaya industrialnya. Yang kita tahu adalah berapa banyak APBN yang dialokasikan untuk subsidi tapi kita tidak pernah tahu uang itu untuk apa,” katanya.
“Saya yakin harga BBM bersubsidi dapat ditekan jika penggunaannya transparan.”
Husen menyebutkan selama dua tahun penuh Indonesia akan diawasi secara ketat oleh EITI pusat di Oslo.
Jika Indonesia mampu memenuhi standar yang ditetapkan EITI, Indonesia akan menjadi negara Asia kedua setelah Mongolia yang menerapkan program tersebut dan diharapkan akan menarik investor asing lebih banyak terutama perusahaan-perusahaan besar yang belakangan ini menaruh penerapan EITI sebagai salah satu syarat utama investasi mereka.
