Menanggapi sistem outsourcing yang ada di industri rokok, anggota Komisi IX DPR dari PDIP, Nursuhud, menyebut mengetahuinya. Sampai saat ini dia menyebut masih memperjuangkan agar perusahaan rokok yang bersangkutan dipanggil untuk dimintai keterangan di Komisi IX DPR.
Pengawas Ketenagakerjaan
Terkait pengawas ketenagakerjaan, Nursuhud menilai pemerintah tak serius. Pasalnya, di tengah kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan yang minim, sampai saat ini pemerintah tak kunjung membenahinya. Ujungnya, banyak pelanggaran ketenagakerjaan yang tak terselesaikan dengan baik.
Soal usulan agar pengawas ketenagakerjaan tidak diserahkan ke pemerintah daerah, namun dialihkan kembali ke pemerintah pusat, Nursuhud mengatakan hal itu tak dapat dilakukan. Pasalnya, terbentur dengan berlakunya otonomi daerah. Namun, mengingat UU Pemerintah Daerah sedang dibahas revisinya di DPR, Nursuhud menilai hal itu dapat digunakan sebagai peluang dalam memperkuat pengawas ketenagakerjaan. “Bisa diatur bagaimana memaksimalkan pengawasan,” ucapnya.
Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan penelitian yang dihasilkan Partisipasi Indonesia itu semakin menegaskan bahwa sistem outsourcing sudah menyebar ke seluruh sektor industri. Dengan terbitnya Permenakertrans Outsourcing, Ikbal mengatakan ada potensi besar pekerja yang tadinya berstatus pekerja outsourcing beralih menjadi tetap. Khususnya bagi perusahaan yang menggunakan jasa perusahaan outsourcing di luar lima jenis pekerjaan.
Atas dasar itu Ikbal mengatakan peran penting untuk terimplementasinya Permenakertrans Outsourcing itu berada di pegawai pengawas ketenagakerjaan. Dia menyatakan koalisi serikat pekerja yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan membantu pemerintah mengawal Permenakertrans itu. Misalnya, membentuk Satgas untuk mendata berapa jumlah pekerja yang berstatus kontrak dan outsourcing di berbagai perusahaan. Nantinya, data yang dihasilkan akan diserahkan kepada dinas tenaga kerja, agar petugas pengawas ketenagakerjaan menegur perusahan yang dinilai melanggar aturan.
Jika perusahaan yang ditegur tak mematuhinya, Ikbal menambahkan, serikat pekerja akan bergerak untuk mendesak agar perusahaan tersebut mematuhinya. Menurutnya, pekerja harus berjuang untuk mendapatkan haknya yang kerap diabaikan. Misalnya, peningkatan upah minimum, menurutnya hal itu salah satu dampak dari gerakan yang dibangun serikat pekerja. “Makanya buruh harus bangkit melawan (ketidakadilan,-red).”
