Dalam tindakan medis, untuk meminimalisir terjadinya sengketa medis dapat diterapkan Prinsip Patient Safety yang mengandung minimal 2 unsur yaitu upaya maksimal berdasarkan standar (inspanningsverbintennis berdasarkan standar pelayanan medis, standar profesi, dan standar operasional prosedur) dan informed consent.
Informed consent merupakan fondasi tindakan medis. Pada dasarnya, setiap tindakan medis yang dilakukan di rumah sakit harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya. Persetujuan ini didasarkan atas informasi yang memadai dan dipahami pasien. Penyampaian informasi harus memenuhi standar karena informasi medis hak pasien dan/atau keluarga pasien serta menjadi landasan bagi pasien dan/atau keluarga pasien untuk memberikan persetujuan (consent) terhadap tindakan medis yang akan dilakukan dokter dan pelayanan medis yang akan dilakukan rumah sakit.
Baca Juga:
Argumen Kesaksian Perempuan dalam Akad Pernikahan
Menyoal Amicus Curiae dalam Praktik Peradilan di Indonesia
Secara khusus, informed consent diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Berdasarkan peraturan tersebut, seharusnya informasi yang disampaikan kepada pasien dan/atau keluarga pasien terdiri dari: diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran; tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan; alternatif tindakan lain dan risikonya; risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan perkiraan pembiayaan.
Dokter sebagai pemberi tindakan medis bertanggung jawab dalam memberikan tindakan medis yang mengutamakan keselamatan pasien. Mayoritas sengketa medis terjadi karena informed consent tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi adalah dokter dan/atau rumah sakit telah menyampaikan informasi, tetapi pasien dan/atau keluarga pasien tidak peduli dengan informasi tersebut. Kemungkinan lainnya, dokter dan/atau rumah sakit menyampaikan informasi dalam bahasa yang tidak dipahami oleh pasien dan/atau keluarga pasien.
Namun, akhirnya pasien dan/atau keluarga pasien memberikan persetujuan (consent) meskipun tidak paham dengan informasi yang telah diterimanya. Pada umumnya, kendala yang sering terjadi adalah bersifat miskomunikasi antara dokter dengan pasien dan/atau keluarganya serta masih kuatnya pandangan dari pihak pasien dan/atau keluarga pasien mengenai hubungan yang bersifat resultaatsverbintennis, bukannya inspanningsverbintennis dalam pola hubungan antara dokter dan pasien.
Implikasinya, pasien dan/atau keluarganya mengabaikan informasi yang disampaikan oleh dokter dan/atau rumah sakit serta hanya fokus kepada hasil tindakan medis. Dalam pola hubungan resultaatsverbintennis pola pikir yang tertanam pada pasien dan/atau keluarganya adalah keharusan dari dokter dan/atau rumah sakit untuk menyembuhkan pasien. Ada juga kemungkinan lainnya yang sering dilupakan, tetapi justru sangat berpotensi menimbulkan sengketa medis yakni masih kuatnya pola hubungan paternalistik antara dokter dan pasien. Pola hubungan paternalistik adalah pola hubungan antara atasan dan bawahan. Dalam hal ini, dokter memposisikan dirinya sebagai atasan dan pasien diposisikan sebagai bawahan. Dalam pola hubungan ini, atasan menganggap dirinya lebih superior karena paham dengan ilmu dan pengalaman dalam bidang medis, sedangkan bawahan adalah pihak yang inferior karena awam.
