Ini 6 Bentuk Potensi Kecurangan Pilkada 2024
Terbaru

Ini 6 Bentuk Potensi Kecurangan Pilkada 2024

Mulai dari rekayasa calon tunggal, hingga pengadilan tidak netral.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Ketiga, politik ‘gentong babi’ atau ‘pork barrel’ berpotensi terjadi lagi. Salah satu contohnya paket bantuan sosial (Bansos) yang hilang atau dicuri dari rumah dinas Walikota Medan, Bobby Nasution. Feri mengatakan jumlah bansos yang hilang di rumah dinas itu aneh karena bisa lolos dari rumah dinas tanpa ada yang mengetahui. Setelah dinyatakan hilang, bakal ada bansos lain sebagai gantinya.

“Ini menjelang Pilkada, artinya ada 2 kali bansos untuk daerah yang sama. Politik gentong babi jadi tren karena politik kita basisnya suap-menyuap terutama dalam pemilu. Praktik ini tak hanya terjadi di Sumatera Utara tapi banyak daerah lain,” paparnya.

Keempat, pengerahan aparat sipil negara (ASN) atau aparat. Jumlah ASN dan keluarganya sangat signifikan jika diarahkan untuk pemenangan calon tertentu. Kemudian penempatan posisi atau pos tertentu seperti rotasi ke beberapa daerah jelang Pemilu dan Pilkada. Praktik ini terjadi antara lain di kota Medan dan Sumatera Utara.

Kelima, penyelenggara Pemilu dan Pilkada rentan dirasuki kepentingan politik. Seperti yang terjadi dalam verifikasi partai politik jelang Pemilu 2024. Keenam, pengadilan tidak netral. Misalnya ketika ada perkara sengketa hasil Pilkada yang melibatkan keluarga Jokowi seperti Bobby dan Kaesang, bagaimana sikap MK menangani perkara itu?. Sebab salah satu dari 9 hakim MK yakni Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Jokowi.

“Ini mengkhawatirkan jika MK menggunakan cara yang sama dalam menangani sengketa Pilkada,” imbuhnya.

Berujung ke MK

Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati mengingatkan sengketa hasil Pemilu 2024 berujung ke MK. Untuk perkara Pilpres para pemohon mengajukan sejumlah poin salah satunya nepotisme, penyalahgunaan ASN dan lainnya.

Walau MK menolak seluruh permohonan itu, tapi 3 hakim konstitusi memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Putusan itu memberi dampak negatif, misalnya berbagai proses kecurangan, dugaan pelanggaran dan lainnya yang terjadi dalam Pemilu dan Pilkada dianggap sebagai hal yang ‘normal’.

“Praktik Pemilu 2024 bisa berulang lagi di Pilkada. Bisa dilihat sekarang mengubah aturan sebelumnya di MK kemudian MA (batas usia pencalonan,-red),” ujar perempuan yang disapa Ninis itu.

Akar persoalan yang memunculkan berbagai masalah Pemilu dan Pilkada yakni ambang batas pencalonan 20 persen suara partai politik pada pemilu sebelumnya. Aturan itu menyandera partai politik untuk berkoalisi dengan partai politik lain untuk mencalonkan kadernya maju dalam Pilkada.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info