Disusul isu kelima terkait hak keuangan, fasilitas, jaminan sosial, serta perlindungan keamanan bagi hakim, keluarga, dan lingkungan kerja. Menurutnya, aspek kesejahteraan tidak bisa dipisahkan dari upaya menjaga independensi hakim.
“Kesejahteraan bukan sekadar angka, tetapi merupakan perisai independensi,” tegas Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia PN Makassar itu
FSHA juga memberikan saran mengenai Hak Keuangan Adaptif yang diperhitungkan secara berkala setiap 3 tahun sekali dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta faktor lainnya.
“Karena bagi kami kesejahteraan bukan sekedar angka, melainkan perisai independensi. Jadi evaluasi progresif mengakhiri siklus tuntutan mogok atau cuti masal hakim di masa depan,” katanya,
Pada isu keenam, FSHA menyoroti pentingnya sistem pencegahan, pengawasan, dan advokasi bagi hakim. Ia mengusulkan agar Mahkamah Agung melakukan professional assessment secara rutin sebagai langkah preventif dalam menjaga integritas.
Kemudian, isu ketujuh berkaitan dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH), termasuk perlunya sistem reward and punishment yang lebih efektif. FSHA memberikan masukan agar dilakukan klasifikasi perbuatan-perbuatan apa saja yang masuk dalam pelanggaran ringan, sedang, dan berat disertai klasifikasi sanksi bagi masing-masing bentuk pelanggaran tersebut
Sementara itu, isu kedelapan adalah belum diaturnya contempt of court, meskipun praktik tersebut kerap terjadi di berbagai persidangan.
