“Contempt of court ini selalu terjadi, tapi belum ada aturan yang secara tegas mengaturnya,” ujarnya.
Isu kesembilan adalah kebutuhan pembentukan badan peradilan khusus atau kamar khusus guna mengakomodasi berbagai pengadilan yang bersifat spesifik. FSHA menilai selama ini kekuasaan yudikatif terkesan terfragmentasi dan bahkan “tersandra” oleh eksekutif.
“Kami berharap ada badilsus karena nantinya itu akan ada 6 khususan. Jadi tipikor, PHI, HAM, perikanan, pajak, dan niaga. Ini yang mungkin perlu mendapatkan perhatian juga sehingga kerja-kerja nanti lebih baik lagi,” ungkapnya.
Lebih jauh, Laila menyoroti pentingnya perubahan paradigma terkait status hakim. Ia mendorong agar seluruh hakim, baik karier, nonkarier, maupun ad hoc, ditempatkan sebagai pejabat peradilan negara dengan identitas tunggal.
“Kalau kita harmonisasi dengan undang-undang lain, istilah yang digunakan adalah pejabat peradilan negara. Seharusnya ini berlaku untuk semua hakim, bukan hanya hakim agung,” jelasnya.
Di akhir paparannya, Laila menyampaikan tujuh rekomendasi utama, antara lain penyempurnaan RUU Jabatan Hakim dengan sembilan isu strategis, penegasan prinsip trias politica, keseragaman status hakim, perubahan paradigma hakim ad hoc menjadi permanen, pembentukan badan peradilan khusus, pembentukan unit pengamanan internal, serta peningkatan usia pensiun hakim.
















