Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda pembacaan putusan perkara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Perkara yang teregistrasi No.133/G/TF/2024/PTUN.JKT itu rencananya masuk agenda pembacaan putusan secara elektronik melalui e-court, Kamis (10/10/2024). Perkara yang dimohonkan Presiden Kelima sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri itu menggugat KPU RI.
Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan, Prof Gayus Lumbuun, mengonfirmasi sidang ditunda. Alasan penundaan pembacaan putusan itu karena salah satu majelis hakim sakit. Agenda pembacaan putusan dijadwalkan ulang pada dua pekan ke depan.
“Sidang pembacaan putusan ditunda sampai 24 Oktober 2024 disebabkan Ketua Majelis sakit,” katanya dikonfirmasi, Kamis (10/10/2024).
Permohonan gugatan antara lain meminta majelis hakim PTUN Jakarta memerintahkan KPU RI menunda pelaksanaan Keputusan KPU RI No.360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Baca juga:
- Menakar Arah Putusan PTUN Perkara Penundaan Pelantikan Prabowo-Gibran
- Koalisi Minta PTUN Jakarta Batalkan Keppres Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo
Dalam pokok perkara, Megawati meminta majelis hakim PTUN membatalkan Keputusan KPU RI 360/2024. Memerintahkan KPU RI mencabut Keputusan KPU Ri 36/2024.
“Memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan tindakan mencabut dan mencoret pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan KPU RI 360/2024,” begitu bunyi sebagian petitum Megawati dalam perkara No.133/G/TF/2024/PTUN.JKT.
















