Dalam rangka refleksi 25 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Henny Marlyna, mengapresiasi UUPK sebagai regulasi yang signifikan dalam melindungi konsumen, tetapi juga menyoroti berbagai kelemahan yang memerlukan perhatian serius. Ia menilai UUPK adalah terobosan besar pada masanya.
“Undang-undang ini memberikan landasan kuat untuk perlindungan konsumen. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam praktik perlindungan konsumen,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Evaluasi Seperempat Abad Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Sejauh Mana Konsumen Mendapatkan Keadilan?’ di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
Ia mencontohkan perubahan signifikan dalam kebijakan pengembalian barang oleh pelaku usaha. Jika dulu konsumen sulit mengajukan klaim, kini pelaku usaha lebih terbuka memberikan kebijakan pengembalian untuk membangun kepercayaan konsumen.
Baca Juga:
- 25 Tahun Implementasi UUPK, Kemendag Evaluasi Tantangan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Advokat Ini Desak Presiden Tegas ke Menkominfo Terkait Kasus Peretasan PDNS
- Dua Hal Penting Perusahaan untuk Melindungi Data Pribadi
“Ini adalah salah satu dampak positif dari UUPK, meski tentu saja juga dipengaruhi oleh dinamika pasar,” ucapnya.
Namun, ia juga mengakui bahwa pembuatan UUPK pada masanya dilakukan dalam waktu singkat, sehingga menyisakan sejumlah kekurangan teknis. Menurutnya, banyak norma dalam UUPK yang menjadi landasan besar, tetapi tidak bisa diimplementasikan dengan baik, beberapa kesalahan bahkan bersifat gramatikal.
Sebagai undang-undang payung, Henny menilai bahwa UUPK seharusnya menjadi acuan utama bagi peraturan perundang-undangan lainnya. “Namun, faktanya, regulasi sektoral seperti di bidang keuangan, kesehatan, pangan, dan perdagangan elektronik justru lebih maju dan relevan dengan kebutuhan zaman,” katanya.
Dosen Hukum Ekonomi UI ini kemudian menyoroti beberapa regulasi sektoral, seperti UU PPSK dan POJK tentang Perlindungan Konsumen, yang telah melampaui norma-norma dasar UUPK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa UUPK mulai tertinggal dan memerlukan revisi besar untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
Henny juga menyoroti kelemahan kelembagaan dalam perlindungan konsumen, khususnya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPKN, kata dia, hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran, tanpa kemampuan menindak pelanggaran. Hal ini membuat pelaku usaha tidak merasa terikat dengan rekomendasi BPKN.
Sementara itu, BPSK menghadapi tantangan lebih besar. Dari sekitar 150 BPSK yang ada, hanya 70-an yang masih aktif. Henny mencatat bahwa kewenangan BPSK sering kali dibatasi, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan BPSK tidak memiliki wewenang dalam menangani sengketa pembiayaan.
“Keputusan ini membuat peran BPSK semakin terbatas, sehingga fungsinya sebagai penyelesaian sengketa konsumen menjadi kurang optimal,” tambahnya.
Di tingkat internasional, Henny menyatakan bahwa hak konsumen belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak konsumen masih berada dalam kerangka pedoman PBB, yakni UN Guidelines for Consumer Protection yang diperbarui pada 2015. Beberapa isu penting dalam pedoman tersebut, seperti perlindungan terhadap konsumen rentan, privasi data, dan perdagangan elektronik, menurutnya harus mulai diadopsi ke dalam regulasi nasional.
Selain BPKN dan BPSK, Henny menyoroti peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang masih menghadapi berbagai kendala. Banyak LPKSM tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk membantu konsumen, baik dari sisi pemahaman hukum maupun akses terhadap advokat.
“LPKSM memiliki potensi besar untuk memperjuangkan hak konsumen, tetapi masih banyak yang berfungsi sebatas formalitas,” katanya. Henny juga menekankan pentingnya kejelasan kedudukan hukum LPKSM dalam gugatan konsumen, baik sebagai kuasa hukum maupun penggugat dengan legal standing.
Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah rekomendasi, seperti mengusulkan revisi besar terhadap UUPK untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, penguatan kelembagaan seperti BPKN dan BPSK, serta harmonisasi regulasi sektoral dengan UUPK.
“UUPK adalah fondasi yang baik, tetapi memerlukan perbaikan agar mampu menjawab tantangan di era digital dan globalisasi. Dengan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan pemanfaatan teknologi, perlindungan konsumen di Indonesia dapat menjadi lebih efektif,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menggarisbawahi perlunya harmonisasi regulasi antara UPK dan undang-undang lain, seperti undang-undang tentang perlindungan data pribadi, perbankan, dan asuransi.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Foto: HFW
“Salah satu tantangan yang sering muncul adalah konflik antara putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan regulasi sektoral lainnya. Harmonisasi sangat diperlukan agar perlindungan konsumen dapat berjalan efektif,” ujarnya pada kesempatan yang sama.
Selain regulasi, Tulus menilai bahwa kelembagaan seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan BPSK membutuhkan penguatan. Adapun BPSK seringkali menghadapi masalah anggaran dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Padahal, keberadaannya sangat penting untuk menyelesaikan sengketa konsumen di tingkat daerah.
Sejalan dengan Henny, ia juga menyarankan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk LPKSM. Menurutnya, LPKSM memainkan peran penting dalam mendampingi konsumen, terutama konsumen rentan. Skema pembiayaan dari pemerintah daerah akan sangat membantu memperkuat peran LPKSM.
Tulus mencatat adanya peningkatan kesadaran dan keberdayaan konsumen di Indonesia, meskipun peningkatan ini belum signifikan. “Era digital memberikan dampak positif pada keberdayaan konsumen. Namun, peningkatan ini sering kali belum terarah dan memerlukan edukasi lebih lanjut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran UUPK sebagai rujukan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produk. UUPK telah menjadi acuan bagi banyak pelaku usaha, tetapi revisi tetap diperlukan agar undang-undang ini selaras dengan dinamika sosial dan teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI). Tulus juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong revisi UUPK.
“Amandemen adalah solusi untuk mengatasi berbagai tantangan, dari perlindungan konsumen di era digital hingga penguatan kelembagaan. YLKI akan terus memperjuangkan hak konsumen melalui edukasi, advokasi, dan kolaborasi lintas sektor,” kata Tulus.
