Ini daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2015

Seluruhnya berasal dari usulan DPR, Pemerintah dan DPD.

Foto: RES

DPR baru saja menyetujui 159 RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Dari jumlah itu, juga disepakati terdapat 37 RUU yang menjadi Prolegnas prioritas tahun 2015. Seluruh RUU Prolegnas prioritas tersebut merupakan usulan dari DPR, Pemerintah dan DPD.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sareh Wiyono mengatakan, dari 37 RUU prioritas tersebut, 26 di antaranya merupakan usulan DPR. Sedangkan usulan dari Pemerintah sebanyak 10 RUU. Dan usulan dari DPD sebanyak satu RUU. Menurutnya, dalam 37 RUU prioritas tersebut, usulan DPD tidak satu RUU, melainkan delapan RUU.

“Karena ada tujuh RUU usulan DPD yang sama dengan usulan DPR dan Pemerintah, dan disepakati untuk menjadi usulan DPR atau Pemerintah,” kata mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ini di Komplek Parlemen di Jakarta, Senin (9/2).

Ia sadar, beban legislasi DPR, Pemerintah dan DPD tidak ringan. Hal tersebut dikarenakan penetapan Prolegnas sudah masuk bulan kedua di tahun 2015 ini. Meski begitu, Sareh optimis bahwa target legislasi tersebut akan tercapai, dengan syarat adanya kesamaan visi antara DPR, Pemerintah dan DPD dalam membahasnya.

“Kesamaan visi untuk lakukan revitalisasi hukum dalam lima tahun ke depan sangat penting,” kata Sareh.

Berikut 37 RUU yang masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2015:

No	Nama RUU	Pengusul Prioritas	Keterangan
1	RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Komisi I DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
2	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	Komisi I DPR	Periode 2009-2014 Usul DPR Ada NA+RUU
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Prolegnas 2010-2014 Ada NA+RUU
4	RUU tentang Wawasan Nusantara	PPUU DPD	Sudah ada NA, RUU sedang proses
5	RUU tentang Pertanahan	Komisi II DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
6	RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	Komisi II DPR, Kementerian Keuangan dan PPUU DPD	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	Komisi II DPR	Ada NA+RUU
8	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Komisi II DPR	Ada NA+RUU
9	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	F-PAN dan DPD	Ada NA+RUU
10	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Komisi III DPR dan Kemenkumham	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
11	RUU tentang Merek	Kemenkumham	Ada NA+RUU
12	RUU tentang Paten	Kemenkumham	Ada NA+RUU
13	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Kemenkumham	Ada NA+RUU
14	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Komisi IV DPR dan Komite II DPD	Ada NA dan RUU dari DPD
15	RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	F-P Gerindra, F-PDIP, FPKS, F-PG, FPAN, F-PPP, F-P HANURA dan DPD	Ada NA+RUU
16	RUU tentang Jasa Konstruksi	Komisi V DPR	Periode 2009-2014 Harmonisasi  Ada NA+RUU
17	RUU tentang Arsitek	Komisi V DPR	Ada NA+RUU
18	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	F-PKS dan FPDIP	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
19	RUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN	Komisi VI DPR	Ada NA+RUU
20	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Komisi VI DPR	Periode 2009-2014 Usul DPR Ada NA+RUU
21	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	F-PPP dan FPKS	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
22	RUU tentang Pertembakauan	F-Nasdem, FPAN, F-PDIP, F-PG	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
23	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	F-PKS, FPDIP, F-PAN, F-PG
24	RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Komisi VII DPR, Kementerian ESDM dan DPD	Periode 2009-2014 Harmonisasi Ada NA+RUU
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Komisi VII DPR dan Komite II DPD	Sudah Ada NA+RUU
26	RUU tentang Penyandang Disabilitas	Komisi VIII DPR	Periode 2009-2014 Usul DPR, Ada NA+RUU
27	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	Komisi VIII DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
28	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Komisi IX DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
29	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Ada NA+RUU
30	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Komisi IX DPR
31	RUU tentang Sistem Perbukuan	Komisi X DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
32	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Komisi XI DPR	Periode 2009-2014 Usul DPR, Ada NA+RUU
33	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	Komisi XI DPR dan Kemenkeu	Ada NA+RUU
34	RUU tentang Penjaminan	F-PG	Ada NA+RUU
35	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)	Kemenkeu	Ada NA+RUU
36	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kemenkeu	Ada NA+RUU
37	RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	Kemenkeu dan Komite IV DPD	Ada NA+RUU

 
Direktur advokasi PSHK Ronald Rofiandri mengatakan, konsistensi dan tindaklanjut menjaga relasi diperlukan oleh DPR, Pemerintah dan DPD dalam setiap membahas RUU. Menurutnya, fungsi dan relasi legislasi DPD masih rentan mengalami reduksi jika tidak diperkuat melalui revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, utamanya dalam rangka tindak lanjut putusan MK No. 92/PUU-X/2012 tanggal 27 Maret 2013.

Selain perubahan peraturan, desain ulang Prolegnas juga menjadi kebutuhan berikutnya. Jika DPR dan Pemerintah masih mengakui adanya mekanisme luncuran, lanjut Ronald, yaitu daftar RUU yang tidak tuntas dibahas kemudian dialihkan secara otomatis pada tahun berikutnya, kegagalan mencapai target bisa terjadi.

“DPR dan Pemerintah berpeluang menghadapi kegagalan mencapai target karena  beban penyusunan dan pembahasan RUU yang bertambah secara masif,” pungkasnya.