“Jadi kita ikuti dulu jalan pikirannya Ketua MA. Jadi meskipun rupa-rupanya boleh diajukan oleh organisasi manapun tapi harus tetap mengikuti ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 (UU Advokat). Bahwa pendidikan, ujian, pengangkatan, magang, itu dilakukan oleh PERADI,“ tuturnya.
Mengacu hal itu, Otto mengklaim, butir keenam Surat KMA itu wajib mengacu Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat yang mengakui PERADI sebagai satu-satunya wadah tunggal. Hal ini pun dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015.
“UU Advokat mengatakan bahwa organisasi yang sah itu adalah organisasi yang dibentuk oleh delapan organisasi advokat. dan hanya boleh didirikan hanya dalam tenggang waktu dua tahun. Satu-satunya organisasi yang berhasil dibentuk, hanya PERADI,” tegasnya.
Atas terbitnya surat ini, Otto mengutarakan kekecewaannya. Ia menilai, Hatta Ali sudah secara sepihak menerbitkan surat itu. Menurutnya, langkah Ketua MA menerbitkan surat tersebut sebagai upaya mengintervensi PERADI sebagai organisasi profesi advokat. “Saya melihat Surat KMA ini sudah mengintervensi kewenangan daripada organisasi advokat sebagai organ negara,“ katanya.
Terkait dengan langkah sejumlah organisasi profesi advokat lainnya yang mendorong konsep multi bar, Otto tetap menilai organisasi profesi advokat mesti mempertahankan konsep single bar. Menurutnya, jika diterapkan konsep multi bar, ke depan tidak akan ada lagi advokat di Indonesia yang berkualitas dan memiliki standarisasi yang tinggi. “Organisasi yang kuat adalah organisasi yang bersifat single bar. Sebab kalau multi bar nanti berpotensi kualitasnya akan rendah. Tidak ada mutu yang sama, tidak ada standarisasi yang sama,” tandasnya.
Legislative Review
Di tempat yang sama, pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin mengatakan bahwa PERADI sebagai organisasi profesi advokat jika dilihat dari dimensi tata negara sebetulnya termasuk dalam kategori organisasi non negara. Karena masuk dalam kategori organisasi non negara, sehingga organisasi ini akan seringkali mengalami konflik.
Meski begitu, Irman justru melihat pada awal pembentukan UU Advokat memang dimensinya kental bahwa UU Advokat ini tidak memaksakan bahwa hanya ada satu organisasi advokat di Indonesia. Dan secara de facto, lanjut Irman, memang nyatanya bukan hanya PERADI yang mengklaim diri sebagai wadah organisasi advokat. “Tapi realitas konstitusionalnya memang seperti itu,” katanya.
Meski begitu, Irman menyarankan agar konflik yang terjadi di antara organisasi profesi advokat bisa diselesaikan melalui mekanisme legislative review. Dalam upaya ini, wajib ditegaskan mengenai arah kebijakan politik hukum dalam UU Advokat. Menurutnya, penegasan dan penekanan arah kebijakan politik hukum itu akan menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi di antara organisasi profesi advokat yang ada di Indonesia.
“Solusinya adalah konflik ini kalau tidak diselesaikan melalui mekanisme legislasi maka bayangan saya konflik ini akan bertarung sampai kapanpun. Makanya melalui legislative review UU Advokat,” pungkasnya.
