Ini Pentingnya PKPU Bagi Debitur
Terbaru

Ini Pentingnya PKPU Bagi Debitur

Untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan agar dapat merestrukturisasi utang dan menghindari kepailitan.

CR 33
Bacaan 2 Menit
Partner of Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, Fajar Riduan Siahaan. Foto: RES
Partner of Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, Fajar Riduan Siahaan. Foto: RES

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum di Indonesia yang diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan dalam membayar utang. Proses ini memungkinkan debitur untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur selama jangka waktu tertentu.

Partner Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, Fajar Riduan Siahaan, menjelaskan PKPU perlu diberikan kepada debitur untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan agar dapat merestrukturisasi utang dan menghindari kepailitan.

Menurutnya, alasan utama debitur memerlukan PKPU adalah persoalan likuiditas yang sementara, tetapi usahanya prospektif dan melindungi reputasi debitur dari kepailitan.

Baca Juga:

“Alasan mengapa debitur memerlukan PKPU karena memang likuiditasnya secara cashflow ada gangguan dan biasanya ada harapan agar tidak terkena permasalahan reputasi dari isu kepailitan, makanya biasanya mereka tetap mengupayakan dilakukan PKPU,” jelas Fajar pada Training Memahami Seluk Beluk Proses dan Prosedur Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia yang diadakan oleh Hukumonline di Jakarta, Kamis (26/9).

Debitur yang memerlukan PKPU, kata dia, mempunyai harapan besar atas kemampuan pembayaran utang setelah proses restrukturisasi utang yang dilakukan dalam mengajukan permohonan PKPU.

Hukumonline.com

Partner Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, Fajar Riduan Siahaan (tengah) didampingi Associate, Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, Andi Alfian. menerima plakat seusai menjadi pembicara dalam training bertema "Memahami Seluk Beluk Proses dan Prosedur Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia". Foto: RES 

Adapun restrukturisasi menjadi hal paling penting dalam PKPU karena debitur dapat bernegosiasi dengan kreditur untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran atau mengubah syarat utang, sehingga lebih mudah dikelola.

Selain itu, adanya prinsip Debt Forgiveness Principle juga menjadi alasan debitur mengajukan PKPU. Menurut Fajar, prinsip ini mendatangkan harapan adanya potongan dari utang-utang debitur.

“Pada saat mereka dimohonkan PKPU, ada harapan besar juga kemampuan pembayaran bisa pulih kembali setelah restrukturisasi. Juga prinsip Debt Forgiveness Principle dimana biasanya debitur mengharapkan adanya cut atau pemotongan, jadi ada pemotongan baik bunga, denda, atau bahkan kalau bisa pemotongan pokok, biasanya seperti itu,” ujarnya.

Fajar juga memaparkan keuntungan PKPU dari sisi debitur hanya cukup pada adanya waktu untuk mengurangi beban mereka dengan segala kewajiban pembayaran utang, sehingga debitur bisa memfokuskan diri untuk mempertimbangkan cara-cara restrukturisasi yang terbaik yang bisa disampaikan kepada para kreditur.

Dengan adanya waktu tersebut, kata dia, para debitur juga masih punya kesempatan untuk mengurus perusahaannya.

Sedangkan bagi kreditur, Fajar menuturkan keuntungan PKPU bagi mereka yakni masih adanya kemungkinan pembayaran utang dan akan secara spesifik terdapat batasan waktu untuk pembahasan mengenai restrukturisasi utang tersebut.

“Kalau misal klien kami bisa diskusikan untuk kepailitan jangka waktunya tidak ada batasan. Kalau misalnya di PKPU ada batasan waktu dimana PKPU sementara 45 hari dan maksimal PKPU tetap 270 hari untuk waktu penundaan,” tuturnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info