Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang menjatuhkan vonis kepada seorang perempuan bernama Meiliana (44 tahun) selama 18 bulan penjara menuai kritik dari masyarakat. Namun Komisi Yudisial (KY) mengimbau masyarakat untuk menghormati proses peradilan dan putusan tersebut.
Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, seluruh materi dalam persidangan merupakan otoritas hakim untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus. “Sehingga, KY meminta semua pihak agar tidak mengintervensi hakim maupun pengadilan dengan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim,” kata Farid kepada Hukumonline, Jumat (24/08).
Jika ada pelanggaran kode etik yang dilakukan para majelis hakim yang memutus, kata Farid, KY akan tetap objektif melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Namun, perlu ditegaskan, KY tidak akan masuk dalam ranah teknis yudisial menyangkut pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.
Selain itu, Farid meminta kepada semua pihak untuk menggunakan jalur yang tersedia untuk melakukan upaya hukum. Untuk itu, semua pihak selayaknya bersikap proporsional dalam memandang hasil putusan pengadilan. “Tidak terlalu prejudice terhadap majelis, teruslah percaya kepada sistem peradilan kita,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Farid juga berpesan kepada para hakim. Menurutnya, meski hakim berwewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara merupakan hak mutlak dan independensi hakim., tapi harusnya hal tersebut tidak diartikan bahwa hakim harus kedap atau buta terhadap rasa keadilan dimasyarakat. (Baca juga: Kasus Meiliana dan Ketentuan Pengeras Suara Masjid Sesuai Instruksi Dirjen Bimas Islam)
Terpisah, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan putusan majelis hakim terkait kasus yang menimpa Meiliana. Alasannya karena, kasus ini tidaklah berdiri sendiri. Pantauan Komnas Perempuan dari tahun 2010-2017, di Tanjung Balai, Sumatera Utara, potensi konflik sosial dan bernuansa agama telah ada.
Masyarakat di Tanjung Balai multikultur baik dari ragam suku, etnis, maupun agama. Ketegangan antar agama dan etnik terjadi, karena tidak berjalannya dialog yang mendamaikan. Munculnya rasa curiga dan prejudice antar etnis yang diperkuat dengan kesenjangan sosial ekonomi juga bisa menjadi pemicunya.
“Komnas Perempuan memandang bahwa penghukuman terhadap Ibu Meliana merupakan preseden buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai prinsip utama dalam asas legalitas, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta membiarkan bibit penyelesaian dengan kekerasan terus berlangsung akan membahayakan pertumbuhan Indonesia sebagai negara demokrasi,” tulis Komnas Perempuan dalam siaran persnya yang diterima Hukumonline, Jumat (24/8).
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla. Dia menilai warga yang menyampaikan kritik atas terlalu kerasnya pengeras suara masjid tidak seharusnya dijatuhi hukuman tindak pidana, seperti yang dialami Meiliana. "Tentu apabila ada masyarakat yang meminta begitu, ya tidak seharusnya dipidana, itu kita akan melihat kejadian sebenarnya apa. Apakah hanya meminta agar jangan diperkeras, itu wajar saja (karena) DMI saja meminta jangan terlalu keras dan jangan terlalu lama," katanya. (Baca Juga: Vonis Meiliana, Perempuan yang Minta Kecilkan Suara Adzan Menuai Kritik)
Wapres mengingatkan kembali bahwa DMI telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh masjid untuk tidak terlalu keras membunyikan pengeras suara. "Intinya adalah bahwa memang kita sudah meminta masjid itu jangan terlalu keras suara adzannya, jangan melampaui masjid yang satu dan lainnya karena jarak antarmasjid itu rata-rata 500 meter. Oleh karena itu, jangan terlalu keras," tegasnya.
Sebelumnya, majelis hakim PN Tanjung Balai, Sumatera Utara memvonis Meiliana terbukti melakukan ujaran kebencian dan penodaan agama, karena melanggar Pasal 156a KUHP. Hal ini bermula dari keluhan Meiliana terkait kerasnya suara adzan di lingkungan dia tinggal. Akibat keluhannya itu memicu terjadinya kerusuhan, di mana sekelompok orang membakar dan merusak Wihara dan Klenteng di Tanjung Balai. Kejadian ini terjadi pada 29 Juli 2016 silam.
Sebagaimana dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, perkara bernomor registrasi: PDM-05/TBALAI/05/2018 itu menyebutkan, bahwa Meiliana telah ditahan sejak 30 Mei 2018 hingga sekarang.
